KPID NTB Tepis Dugaan Penyelewengan DBCHT

0

Mataram (Suara NTB) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB menepis dugaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT) yang bakal dialokasikan untuk KPID NTB pada APBD-P 2023 diselewengkan. Hal itu ditegaskan Ketua KPID NTB Ajeng Roslinda Motimori pada Selasa,15 Agustus 2023.

Ajeng menegaskan bahwa anggaran DBCHT di KPID digunakan untuk program sosialisasi gempur rokok ilegal di Diskominfotik bekerjasama dengan Bea Cukai melalui lembaga penyiaran publik dan media dalam jaringan.
“Jadi jelas dana cukai tembakau ini diperuntukan untuk sosialisasi program gempur rokok ilegal bekerjasama dengan Bea Cukai. Tidak ada kami bagi-bagi dengan komisioner lainnya,” ujar Ajeng.

Ajeng membantah dengan tegas DBCHT dibagi bagi dengan komisioner ataupun dijadikan dana operasional di KPID, sebagai isu yang beredar selama ini. Menurut Ajeng, DBCHT itu murni untuk sosialisasi gempur rokok ilegal.

Lebih lanjut Ajeng memaparkan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut berada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfotik. KPID NTB mengusulkan anggaran sosialisasi program gempur rokok ilegal melalui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA) setelah disetujui anggran tersebut masuk di Dinas Kominfotik NTB.

“Anggaran tersebut masuk ke DPA Kominfotik, kami mengusulkan program dan disetujui maka kami mendapatkan anggaran tersebut dan peruntukannya sangat jelas,” tegas Ajeng.

KPID NTB sendiri mengusulkan DBCHT sebesar Rp1,5 miliar pada APBD Perubahan 2023. Namun saat ini anggaran DBCHT yang rencananya bakal diterima KPID NTB sebesar Rp 500 Juta. Anggaran DBCHT inipun kata Ajeng masih dalam proses pembahasan di APBD-P NTB tahun 2023.
“Belum ada yang cair ini kan masih dalam pembahasan di APBDP kita usulkan Rp1,5 miliar tetapi kemungkinan disetujui Rp500 juta, kita berharap semua terealisasi,” pungkasnya. (ndi)