Tiga Lembaga Supervisi Penanganan Kasus Bacaleg PDIP di Lombok Barat

0
Nahar, Livia Iskandar, Benny Mamoto. (SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Kompolnas, LPSK, dan Deputi Bidang Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan memberikan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari PDIP di Lombok Barat.

“Kita ke NTB untuk melakukan supervisi dalam penanganan kasus baik itu dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat,” kata ketua harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto kepada wartawan usai rapat terbatas di Mapolda NTB, Kamis, 10 Agustus 2023. Supervisi itu dilakukan untuk memastikan apakah dalam penanganan terhadap kasus tersebut sudah sesuai prosedur dan profesional termasuk di proses pembuktiannya.

“Tugas kami (Kompolnas) untuk memastikan penanganan kasus yang sedang berjalan salah satunya kasus di Lombok Barat,” sebutnya. Berdasarkan hasil paparan penyidik Ditreskrimum Polda NTB lanjut Benny, penanganan kasus itu tinggal beberapa langkah lagi selesai. Pihaknya pun turut memberikan apresiasi atas kerja keras penyidik dan tentu masyarakat menunggu hasil dari proses yang dilakukan. “Kita harapkan perkara ini bisa segera digelar di pengadilan sehingga semua pihak bisa melihat dan mendengar sehingga perkara ini menjadi terang benderang,” sebutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Nahar meyakinkan proses penanganan terhadap perkara tersebut sedang berjalan dan harus ada kepastian. Apakah tuduhan itu benar atau tidak, jika benar siapa yang melakukan.

“Sejauh ini tahapannya sudah benar, tidak harus buru-buru karena semua sisi harus didalami dengan pendekatan terintegrasi dan komprehensif,” sebutnya. Dia pun melanjutkan, kasus ini tidak semata-mata kasus kekerasan seksual terhadap anak melainkan ada juga kasus penganiayaan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar kasus itu bisa segera diselesaikan.

“Pada prinsipnya tindak pidana kekerasan seksual bagi pemerintah tidak ada toleransi, sehingga harus diproses secara hukum termasuk hak-hak korban,” ujarnya. Wakil ketua LPSK Livia Iskandar memastikan pemulihan psikologi korban kekerasan seksual apalagi anak-anak menjadi atensi pihaknya. Tentu yang menjadi atensi pihaknya yakni perlindungan terhadap korban sehingga bisa mendapatkan hak-haknya.

“Saksi korban di kasus ini, memiliki peran penting dalam mengungkap peristiwa yang terjadi,” ujarnya. Dia pun turut memberikan apresiasi kepada penyidik yang telah menjamin hak-hak korban di kasus tersebut bisa terlaksana dengan baik. Pihaknya juga akan bertemu dengan korban untuk melakukan kordinasi untuk menjamin perlindungan terhadap korban. “Kasus ini akan menjadi prioritas kami untuk kita berikan perlindungan termasuk juga korban menerima restitusi,” pungkasnya. (ils)