Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH, menemui Menteri Sosial, Tri Rismaharini MT di Kemensos. Membahas soal upaya menekan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui upaya penguatan pemberdayaan.
Pembahasan ini, menurut Rafiq penting karena kasus TPPO belakangan ini marak sehingga menjadi atensi serius semua pihak. Kemensos memberikan arahan agar daerah tidak lupa dan abai dengan pemicunya. “Kenapa mereka para korban mau berangkat keluar negeri. Penyebabnya bisa jadi adalah kondisi ketidak berdayaan ekonomi, lingkungan sosial yang mendukung serta keyakinan bahwa nasibnya bisa berubah bila bekerja diluar negeri. Sehingga untuk mencegah berangkat keluar negeri agak sulit,” terangnya.
Sebaliknya jika mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dalam negeri dengan penghasilan yang memadai maka itu bisa menekan keinginan bekerja di luar negeri. Caranya salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya manusia yang ada.
Dalam pertemuan yang juga diikuti jajaran Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI, tersebut, Rafiq juga mengungkapkan TPPO sudah terjadi sebelum moratorium dilakukan. Hingga akhir-akhir ini banyak ditemukan. “Diperlukan langkah – langkah penguatan di masyarakat kita, perlu dilakukan sehingga mereka tidak tertarik menempuh jalur unprosedural dengan iming – iming mendapatkan pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri,” sebut Rafiq.
Kemudian lanjutnya, Faktor kemiskinan ekonomi, desakan ekonomi, terjerat hutang bisa menjadi faktor pendorong untuk bekerja di luar negeri ditengah ketidak tersediaan kesempatan bekerja di dalam negeri. Sementara di Kabupaten Sumbawa memiliki banyak potensi yang dapat diolah dan dikembangkan seperti pertanian, peternakan, perikanan, sektor industri rumah tangga, pertambangan, pelayanan Jasa dan sebagainya.
Atas hal tersebut, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini memberikan pandangan dan arahannya bahwa keinginan bekerja keluar negeri adalah sebuah hasil dari melihat teman dan kepercayaan yang muncul dari dalam diri bahwa bekerja diluar bisa berpenghasilan tinggi. Bagi mereka yang berhasil biasanya mengikuti secara prosedural. Namun yang perlu difikirkan saat ini, bagaimana agar TPPO tidak semakin banyak dan mereka percaya bahwa bekerja didalam negeri juga bisa berhasil. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memberdayakan perekonomiannya.
“Tugas kita sebagai pejabat di daerah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemberdayaan ini. Hal ini tidak bisa dengan teori atau kata-kata saja, tapi dengan kerja nyata, memeras keringat, sehingga mereka percaya bahwa kita bisa berhasil,” tukas Risma.
Potensi alam setempat, karya atau kreativitas bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang cukup. Bahkan berlebih manakala ada kemauan kuat pemerintah dan seluruh pihak mengelolanya dengan baik dan lambat laun mereka merasa lebih baik dan nyaman bekerja di dalam negeri. Sebab bekerja di luar negeri penuh dengan resiko.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial mencontohkan bagaimana konsep pemberdayaan yang berhasil dilakukan ketika menjabat sebagai walikota Surabaya sehingga pemikiran untuk bekerja diluar negeri itu berkurang. “Potensi apa yang bisa kita bantu untuk survive itu kita bantu, misalnya pemasaran, Packing, produk lain yang diproduksi dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa hidup dengan usaha tersebut,” tandasnya.
Atas arahan Menteri Sosial Ketua DPRD menyambut baik langkah kementrian sosial dalam membantu korban dan mencegah semakin berkembangnya TPPO.
“Ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita di Daerah untuk mendapatkan program pemberdayaan, terlebih di Kabupaten Sumbawa ada 24 kasus yang terdeteksi TPPO, sehingga semangat Kita memerangi TPPO ini semakin Kita perkuat melalui pemberdayaan masyarakat baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM dan sektor lainnya,” urai Rafiq yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa ini. (arn)
