Sumbawa Besar (Suara NTB) – Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa 13,5% atau 64.730 jiwa dan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,2% atau sekitar 15.000 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Hal tersebut diungkapkan Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST, dalam Rakor, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin, di Kantor Bupati. Rakor tersebut juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara,S.Sos.,MT, pimpinan OPD terkait, Camat dan lurah. Menurut Bupati, memang terkait masalah kemiskinan, tidak bisa bekerja sendiri. Makanya, dari semua aspek harus gotong royong dan berjibaku bersama. Apalagi pemerintah pusat telah menargetkan, kemiskinan ekstrem harus tuntas di tahun 2024.
Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah menugaskan kepada semua daerah untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/ Kelurahan. Serta menyusun program dan kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Inilah tujuan dari rakor ini karena tahun 2024 tinggal kita menghitung hari. Bagi Kepala Desa yang belum melakukan Musdes harus segera karena kita juga diminta data ini harus segera oleh pemerintah pusat,” kata Suharmaji.
Menurutnya, saat ini sudah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Setidaknya pada tahun 2023 ini tersebar di 15 OPD, dengan 23 program, 54 kegiatan dan 134 sub kegiatan. Belum lagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, Ormas,NGO, dan swasta. “Semua upaya yang kita lakukan tidak akan bisa berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan bila setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk itulah, Bupati melalui Asisten II menegaskan, proses verifikasi dan validasi data sasaran keluarga miskin khususnya miskin ekstrem sangat penting untuk segera diselesaikan. Mengingat waktu penyelesaian target penuntasan kemiskinan ekstrem tinggal setahun lagi. “Ini membutuhkan kerjasama dan kerja keras kita bila proses verifikasi dan validasi data sudah kita tuntaskan maka kita bisa menentukan strategi percepatan dan sasaran program dan kegiatan dengan lebih presisi,” sebutnya.
Data yang sudah valid ini nantinya harus menjadi acuan semua pihak untuk menentukan sasaran program dan kegiatan. Sehingga efektivitas pelaksanaan program bisa terjamin dan tepat sasaran. Selain itu, dapat membantu para pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Serta dapat mengurangi resiko dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Saya ingin menyampaikan, kemarin kami juga menerima surat dari PLN ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk diminta kepada desa-desa yang belum berlistrik termasuk data warganya, fasilitas sosial yang ada untuk kita tugaskan karena ini salah satu upaya kita untuk menuntaskan ke kemiskinan,” pungkasnya. (arn)
