Dilimpahkan ke Penuntutan, Dua Tersangka Kasus Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dibawa ke Lapas Kuripan

0
Ahmad Muzayyin, kepala seksi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu didampingi Kasi Pidum Kejari Dompu, Addawatul Islamiyyah, saat memberikan keterangan kepada Suara NTB di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2023.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Jaksa penyidik kasus pengadaan alat metrologi lengkap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 melimpahkan 2 orang tersangka dari 3 tersangka ke tahap penuntutan. Pelimpahan dilakukan setelah berkas keduanya dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka berinisial HI (62) sebagai PPTK dan Yr (48) selaku kontraktor pengadaan ini langsung dibawa ke Lapas Kuripan Lombok, Kamis, 10 Agustus 2023.

Ahmad Muzayyin, SH, kepala seksi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu didampingi Kasi Pidum Kejari Dompu, Addawatul Islamiyyah, SH, MH kepada Suara NTB di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2023 membenarkan kedua tersangka kasus pengadaan alat metrologi lengkap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 telah dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk segera diajukan ke persidangan. Pelimpahan dilakukan setelah kedua berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. “Baru dua tersangka yang dilimpahkan setelah dinyatakan P21,” kata Ahmad Muzayyin.

Kedua tersangka langsung dibawa ke Lombok dan dititipkan ke Lapas Kuripan Lombok  Barat. Status keduanya masih sebagai tahanan jaksa penuntut umum sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. “Pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan akan segera diajukan,” katanya.

Terkait tersangka lain yaitu Hj SS, Ahmad Muzayyin mengatakan, hingga saat ini berkasnya belum dinyatakan lengkap. Terlebih hingga saat ini, tersangka SS masih sakit dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. “Untuk tersangka SS belum dilimpahkan karena berkasnya belum dinyatakan lengkap,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pengadaan alat metrologi lengkap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp.398 juta. Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan 3 orang tersangka yaitu SS selaku pengguna anggaran (PA), HI selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan Yr selaku pelaksana.

Ketiganya disangkakan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (ula)