Rekrutmen PPPK, Penyandang Disabilitas di Lobar Tuntut Jatah

0

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan disabilitas di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menuntut alokasi afirmasi khusus bagi penyandang disable pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun ini. Dari 1.190 kuota P3K yang diperoleh Lobar, diminta agar ada alokasi khusus bagi kaum disabilitas. Selama ini kalangan disabilitas di Lobar merasa belum diakomodir hak-haknya terlebih di bidang ketenagakerjaan.

Hal ini ditegaskan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lobar, Zainudin. Selaku Ketua PPDI Lobar ia mengapresiasi terkait SK pengajuan P3K yang diberikan sebanyak 1.190 dari pusat. “Dan kami berharap dari sekian banyaknya angka (Formasi) penerimaan P3K, harus ada alokasi afirmasi khusus penyandang disabilitas, karena sampai saat ini para penyandang disabilitas belum diakomodir hak-haknya termasuk di bidang ketenagakerjaan,” tegas dia, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dikatakan Zainudin, ada beberapa penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini sudah lama mengabdi sebagai tenaga kontrak. Namun belum ada kejelasan terkait pengangkatan dan lainnya, padahal sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Seperti Abdul Aziz Suhandi, lulusan S1 Psikologi yang dari sebelumnya mengabdi di M.Ts Taufiqul Hidayah, Kumbung sebagai pengurus yayasan sekaligus pengajar.

Bahkan yang bersangkutan merangkap juga menjadi staf administrasi kepegawaian di SMKN 2 Kuripan.

Selain itu, ada juga Saudi disabilitas saksa mengabdi di SDN 3 Buwun Mas dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Lulusan S1 Keguruan di Muhamadiyah Mataram. Sebelumnya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia melalui program Gender Equality And Social Inclusion In Infrastruktur (GESIT) yang didanai oleh Pemerintah Australia dari Kemitraan Indonesia dan Australia dalam Infrastruktur (KIAT) sudah melakukan hasil desiminasi dari pendataan yang menghasilkan sebuah rekomendasi agar pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan BPS Lobar melakukan pendataan ulang terkait penyandang disabilitas secara by name by addres.

Nantinya data tersebut bisa juga dijadikan acuan dalam melakukan program yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menanggapi harapan dari PPDI tersebut, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Jamaludin mengatakan pihaknya perlu mengecek data para penyandang disabilitas yang masuk kategori non ASN. Selanjutnya, kalau ada datanya, itu nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut ke pusat.

Sebab lanjut dia, dalam hal pengusulan P3K ini pihaknya bergerak sesuai dengan payung hukum yang ada. Sepanjang ada ruang untuk mereka, maka pihaknya akan mengkonsultasikan ke pusat. “Dan kami berharap diperlakukan yang sama dengan teman-teman lainnya,” ujarnya.

Dari usulan formasi 1.261, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di daerah. Itu disesuaikan juga dengan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 212 tahun 2022 terkait dengan penggajiannya. Pihaknya berpatokan pada PMK tersebut. Seperti halnya usulan formasi tenaga teknis, sebenarnya di PMK tidak ada, namun karena itu dibutuhkan maka pihaknya mengusulkan ke pusat. Sehingga diberikan formasi P3K sebanyak 1.190.

Apakah dari formasi P3K 1.190 tersebut ada alokasi untuk penyandang disabilitas? Pihaknya akan mengecek lebih lanjut data usulan dan formasi yang disetujui oleh KemenPANRB. Ia menambahkan, terkait pengumuman seleksi P3K, pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat. Itu yang ditunggu untuk proses selanjutnya terkait rekrutmen P3K ini. (her)