Penting Bagi Guru Honor, Fraksi Demokrat Kawal Anggaran Bosda

0
Kardi (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengawal pembahasan anggaran wajib pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KLU. Salah satu item yang akan dicermati adalah alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

“Kami Fraksi Demokrat sepakat Bosda supaya dianggarkan kembali, karena anggaran ini sangat urgen bagi guru-guru honor di tingkat PAUD, SD dan SMP,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Kardi, A.Ma., Selasa, 8 Agustus 2023.

Selaku Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Kardi juga menegaskan akan mengawal pembahasan mengenai alokasi Bosda di Dikpora KLU. Jika item anggaran ini belum dianggarkan, maka pihaknya akan meminta eksekutif untuk memasukkannya dalam KUA PPAS RAPBD 2024 untuk disetujui sebagai acuan pembahasan berikurnya.

DPRD Dapil Kecamatan Bayan ini mengakui, dalam beberapa kesempatan dirinya didatangi oleh sejumlah guru honor di kediamannya. Begitu pula di tingkat lembaga, guru honor dalam hearing beberapa waktu lalu juga menyuarakan hal serupa.

“Sudah 2 tahun terakhir ini, dana Bosda dihapus. Padahal anggaran untuk insentif ini sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional para guru,” katanya.

Ia mengingat, di era pemerintahan sebelumnya, anggaran Bosda untuk guru honor sebesar Rp 300 ribu per orang per bulan. Dana ini diterima setiap 3 bulan oleh guru melalui Dinas Dikbudpora. Namun sejak 2021 sampai 2023, Bosda tidak mendapat intervensi dari eksekutif.

“Apalagi dengan adanya guru-guru PPPK yang sudah direkrut, maknanya jam mengajar untuk guru honor semakin sedikit. Dampaknya, honor yang diperoleh juga semakin berkurang. Kalau tidak ada Bosda, saya khawatir untuk beli BBM ke sekolah saja mereka akan kesusahan,” paparnya.

Kardi menambahkan, rekrutmen PPPK dari unsur guru pada 2022 lalu tidak menjadi tolok ukur tidak dianggarkannya Bosda. Sebab secara jumlah, masih lebih banyak guru-guru honor tanpa SK dengan imbal kesejahteraan yang sangat tidak memadai.

Diakui atau tidak, peran guru honor sama besarnya dengan guru PPPK maupun guru ASN. Setidaknya, peran mereka mampu menambah kekurangan junlah guru maupun tenaga operasional di semua sekolah di Lombok Utara.

“Dokumen KUA PPAS belum kami bahas semua, tapi kami akan mengawal agar Bosda ini disediakan kembali. Bagaimanapun, Bosda ini adalah janji visi misi Bupati untuk ditunaikan di masa jabatannya,” tandas Kardi. (ari)