TAPD Masih Konsolidasi

0

DUKUNGAN anggaran penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak tahun 2024 mendatang masih belum mencapai kata final. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dan TAPD kabupaten/kota se NTB masih terus melakukan pembahasan secara mendetail, sehingga tercapai kata sepakat mengenai dukungan anggaran penyelenggaraan pemilukada.

‘’Jadi tadi melakukan pertemuan dengan TAPD kabupaten/kota se NTB untuk kita finalisasi besaran dukungan terhadap penyelenggaraan pemilukada gubernur/bupati/walikota se NTB. Jadi berproses panjang konsolidasi kami dengan KPU/Bawaslu provinsi akhirnya menyepakati item-item wajib yang akan dilaksanakan pada rangkaian ini,’’ ujar Ketua TAPD Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi., yang dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis, 22 Juni 2023.

Sekda NTB ini menjelaskan, dari hasil konsolidasi ini, beberapa item yang mesti menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota, termasuk item yang harus dihilangkan sudah ada. Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membagi beban item mana yang akan dibiayai masing-masing.

‘’Kita ini bagi beban. Ini beban provinsi, ini beban kabupaten/kota, dan KPU/Bawaslu menyatakan ini riil. Nah itulah kami bersama kabupaten/kota, karena apapun nanti KPU kabupaten kota juga akan ke Sekda kabupaten/kota. Dari kesepakatan ini sudah ada, inilah dasar nanti di kabupaten/kota untuk menerima atau menolak besaran yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/kota masing-masing, termasuk penyiapan dukungan keamanan dan lain sebagainya,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, dari hasil pertemuan ini masih belum final, karena TAPD provinsi dan kabupaten/kota masih akan bertemu lagi  dengan dasar checklist item-item yang sudah disepakati. Nantinya item-item tersebut  akan dituangkan menjadi nominal uang berapa nanti besarannya.

‘’Jadi sekarang masih ancar-ancar. Minggu kemarin pertemuannya ada yang aspirasi, bagaimana kalau  biaya item ini dilakukan oleh provinsi. Kita sudah coba ambil alih provinsi. Ini kita sampaikan tadi, oke kami ambil itemnya itu. Sekali lagi nanti kita minta kabupaten kota buat simulasi yang lebih detil tentang besaran itu dengan mengacu prinsip dari pilkada serentak adalah terjadinya efisiensi,’’ tambahnya.

Mengenai berapa nominal dukungan anggaran yang akan disepakati, mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB) ini mengaku belum disepakati, karena masih disimulasikan bersama pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya menargetkan pada pertengahan Juli mendatang, nominal dukungan anggaraan penyelenggaraan pilkada sudah bisa diepakati.

‘’Ini masih dalam proses taksiran. Belum pada angka, tapi bahwa berapa kami efisiensi dari Rp377 miliar yang diusulkan oleh KPU. Ya kami potong mungkin sudah lebih dari  60% berdasarkan item-item itu tadi. Jadi ini masih terus apa bergerak masih dinamis, masih kami simulasikan bersama kabupaten/kota dan sekarang menuangkan dalam bentuk uang,’’ terangnya.

Mengenai item-item yang disepakati untuk dihilangkan seperti penyelenggaran pilkada dalam masa pandemi Covid-19, kemudian  ada item-item yang beririsan atau sama, seperti, sosialisasi. Pihaknya menyepakati dalam dukungan penyelenggaraan anggaran ada sosialisasi pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dijadikan satu, sehingga bisa mengefisiensi anggaran.

 ‘’Terus kita detailkan secara teknis. Kenapa? Jangan sampai akuntabilitasnya nanti begitu sudah terjadi duplikasi enggak enak. Kita sudah capek-capek melaksanakan tapi akuntabilitasnya ada masalah lagi nanti pada saat itu. Nah itulah kita akhirnya benar-benar menguliti sampai hal-hal yang lebih teknis dan ini pelajaran baru, yaitu pilkada serentak,’’ terangnya.

Begitu juga dengan item  pemberian honorarium. Dalam hal ini, karena ada pemilihan presiden dan legislatif, honorarium besarannya mengacu standar nasional, yakni pada standar Menteri Keuangan. Tapi karena pemilukada, maka pihaknya ingin disesuaikan berdasarkan standar keuangan daerah. Namun,  KPU dan  Bawaslu  berharap agar honorarium ini sama dengan pemilu dan pilpres, karena beban beratnya sama dan risiko tugas yang cukup berat. Sementara yang lain, KPU dan Bawaslu tidak masalah item-item yang lain disesuaikan anggarannya.

‘’Nah ini makanya lagi berubah simulasinya. Nah itu volume silakan dikurangi, yang lain-lain kami akan bekerja optimal, tapi ini mohon disesuaikan dengan nasional, misalnya seperti itu,’’ terangnya mengutip harapan KPU dan Bawaslu. (ham)