Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat berencana merekrut 1.030.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. Penerimaan formasi CPNS dan PPPK ini sebagian besar mengangkat tenaga honorer, baik guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis. Pemerintah juga berencana merekrut tenaga fresh graduate (yang baru tamat kuliah) , terutama yang berkaitan dengan teknologi kekinian sekarang ini.
Meski demikian, pemerintah pusat baru sebatas mengumumkan dan menentukan rincian penerimaan CPNS dan PPPK, untuk lembaga/kementerian dan pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi, Rabu, 21 Juni 2023, mengaku, jika Pemprov NTB belum menerima penetapan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dalam hal ini, pihaknya masih menunggu berapa jumlah formasi yang akan diberikan pada daerah.
Menurutnya, tidak hanya NTB yang belum menerima berapa jumlah formasi CPNS dan PPPK untuk tahun 2023. “Daerah di seluruh Indonesia juga belum ada penetapan,” jawabnya singkat.
Sebelumnya, Muhammad Nasir menegaskan, jika sekarang ini, pemerintah daerah masih fokus menyelesaikan pengangkatan PPPK guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang sudah melalui proses tes. Setelah itu selesai barulah pihaknya mengurus untuk penerimaan CPNS dan PPPK seperti yang disampaikan pemerintah pusat.
Begitu juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., jika pihaknya akan mengusulkan sekitar 1.200 tenaga guru honorer menjadi PPPK.
Pihaknya menambah usulan sekitar 1.200 formasi untuk mengisi slot yang baru sambil menunggu sisa yang sekitar 2.000 yang tahun lalu yang belum terisi di SMA/SMK.
“Kalau ini kemungkinan yang slot tambahan ini adalah untuk periode berikutnya, karena harus menyelesaikan yang 2.000 dulu,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Pihaknya berharap jika pemerintah pusat mengusulkan penerimaan 1 juta lebih PPPK dan CPNS, maka semua guru honor yang sekarang ini diusulkan diangkat sebagai PPPK bisa dipenuhi semuanya. Menurutnya, jika ini sudah terealisasi, lapangan kerja akan terbuka dan kekurangan guru tidak jadi keluhan lagi. ‘’Tinggal kita lihat target mutu kita untuk bisa semakin menyeimbangkan dengan provinsi lain,’’ ujarnya. (ham)
