Dukcapil Turun Pelayanan, Banyak Warga Pangsing Meang Sekotong Terkendala Adminduk

0

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak warga Dusun Pangsing dan Meang, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum memiliki dokumen kependudukan. Baik itu kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga akta pernikahan. Hal ini pun menjadi atensi Ombudsman RI Perwakilan NTB bersama Dukcapil Lobar.

Dukcapil pun turun pelayanan “Service By Request” ke wilayah tersebut. Namun beberapa kendala dihadapi, sehingga banyak warga belum bisa dilayani.

Kadis Dukcapil Lobar H. Saepul Ahkam mengatakan pihaknya turun pelayanan kepada warga setempat bersama pihak Ombudsman. “Kita ada program namanya “Service By Request”. Diminta, kami datang melayani,” jelas Ahkam, Rabu, 21 Juni 2023.

Selain pelayanan, pihaknya juga menindaklanjuti temuan tersebut. Saat ini pihaknya masih tahap klaster untuk ditindaklanjuti.

Dijelaskan, warga yang berada pada klaster 1, tinggal cetak Adminduk. Klaster 2, warga melengkapi dengan dokumen pendukung dan klaster 3 dikaji lebih lanjut oleh pihaknya berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan dokumen-dokumen pendukung. Untuk warga yang berada klaster 1,  berjumlah sekitar 28 orang.

Sisanya 2 klaster sedang diteliti berkasnya. “Tapi kami komitmen untuk tetap memberikan pelayanan optimal, tidak hanya di Meang tapi juga di tempat lain sesuai waktu dan kondisi masyarakat,” imbuhnya.

Plt Kades Persiapan Pengantap Saidi mengatakan, pihak Ombudsman bersama Dinas Dukcapil turun pelayanan Adminduk ke daerah setempat setelah berkoordinasi dengan desa. Hasil temuannya, banyaknya warga belum ber KTP, disebabkan warga rata-rata pindahan dari Loteng, namun tidak disertai pengurusan surat-surat kepindahan adminduk. “Kita upayakan bantu untuk urus adminduk nya, dibantu oleh Dukcapil, karena warga berharap bisa dibantu untuk proses perekaman,”ujarnya.

Terdapat ratusan warga yang mengurus adminduk nya, tapi terkendala administrasi, sehingga yang bisa perekaman sekitar belasan orang.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, akan ada pertemuan lebih lanjut pihak Dukcapil bersama Ombudsman di kantor Dukcapil.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman NTB Muhamad Rasyid Ridho, mengatakan pihaknya sudah turun selama dua hari untuk mendata dokumen kependudukan warga mulai dari KTP, KK, Akta Kelahiran, sampai dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Ditemukan masih banyak warga belum memiliki adminduk. (her)