Mataram (Suara NTB) – Pemilu 2024 yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Maka kontestasi politik pemilu 2024 diprediksi akan makin berlangsung cukup ketat. Pasalnya persaingan tidak saja terjadi antar partai politik peserta pemilu, tapi persaingan juga terjadi dalam internal bacaleg dalam satu partai.
Untuk mencapai kemenangan, para caleg akan menempuh segala cara. Salah satunya dengan mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk melakukan kecurangan. Penyelenggara pemilu adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan paling rawan untuk dipengaruhi.
Maka dari itu berkaca dari pengalaman pemilu 2019 lalu. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untuk tidak mudah dirayu peserta pemilu agar suara rakyat bisa diselamatkan.
“Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka, maka badan ad hoc bakal dirayu peserta pemilu. Tapi jalankan amanah penyelenggara dengan baik, jangan mudah dipengaruhi, dirayu” seru Suhardi Soud.
Ia berharap PPK dan PPS tetap semangat dan menjalankan tugas dengan baik serta berintegritas. Sebab tanpa komitmen dari badan ad hoc Pemilu 2024 tidak bisa berjalan aman dan lancar. “PPK dan PPS adalah ujung tombak dalam menyukseskan Pemilu 2024. Untuk itu jaga netralitas,” katanya.
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.
Pemilu, katanya, bukan merupakan bagian KPU saja, namun kolaborasi semua pihak yang memiliki tanggung jawab sama untuk mendukung Pemilu 2024. “Pemilu untuk menghasilkan suara rakyat, Jangan sampai lain yang dipilih, lain yang dilantik. Itu yang harus kita jaga suara rakyat untuk kemajuan Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas sehingga dengan adanya Kirab Pemilu 2024 bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, papar dia, Kirab Pemilu 2024 diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. “Indonesia memiliki aneka ragam masyarakat sehingga pemilu harus mampu menyatukan bangsa Indonesia,” katanya.
Terkait imbauan dari Ketua KPU NTB itu, anggota PPK Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Sulfiani Ariyanti yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas dan berusaha untuk menangkal segala bentuk intervensi dari peserta pemilu untuk melakukan kecurangan.
“Sudah menjadi sumpah kami saat dilantik untuk melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan berintegritas. Satu suara rakyat sangat berarti untuk masa depan bangsa, karena itu kami harus menjaganya,” kata Sulfiani Ariyanti.
Salah satu upaya yang dilakukan PPK Selaparang dalam mengantisipasi tekanan dan upaya mempengaruhi penyelenggara oleh peserta pemilu. Yakni dengan menguatkan soliditas internal, dimana segala bentuk keputusan harus diambil secara kolektif kolegial.
“Kami diinternal harus saling menjaga satu sama lain, saling menguatkan. Kemudian kami akan perkuat koordinasi dengan KPU, dan juga monitoring dan supervisi dengan jajaran penyelenggara pemilu dibahwa seperti PPS dan KPPS nantinya. Kemudian juga dengan Bawaslu, Panwascam kita perkuat koordinasi, dan tentunya dengan semua elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga pemilu yang bersih,” jelas Sulfiani. (ndi)
