Giri Menang (Suara NTB) – Sedikitnya 19 paket proyek di Lombok Barat (Lobar) belum selesai lelang. Dari sekian banyak paket proyek itu, diantaranya dua paket didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga OPD pun diingatkan terkait sanksi penarikan anggaran oleh Pemerintah Pusat, jika dalam waktu kurang lebih satu bulan ke depan atau tepatnya tanggal 21 Juli tidak bisa menyelesaikan tender hingga kontrak proyek.
Langkah pro aktif pun dilakukan pihak Unit Layanan Pengadan Barang dan Jasa (ULP-BJ) mendorong OPD segera menyiapkan dokumen tender. Berdasarkan data bagian ULP BJ Setda Lobar, dari 31 paket proyek yang dilelang sebanyak 19 paket proyek belum selesai tender dan 12 paket proyek sudah selesai lelang. Dari 19 paket yang belum selesai lelang ini, terdapat 3 paket ditender ulang. Kemudian 11 paket proyek diantaranya masih proses lelang, 3 paket belum diajukan OPD dan 2 paket dalam proses review PPK.
Kepala Bagian ULP BJ Setda Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan, sebagian besar paket proyek sudah berproses dan banyak yang selesai tender (kontrak). Hanya beberapa saja yang perlu tender ulang dan belum pengajuan dari OPD.”Semua sedang berproses, 12 paket proyek sudah kontrak,”terang Agha, Selasa, 20 Juni 2023.
Diantara 31 paket proyek itu terdapat 10 paket proyek strategis. Dan semuanya sudah berproses, ada sudah selesai tender, hanya satu belum diajukan yakni paket proyek Pustu.
“Insya Allah secepatnya bisa selesai, kita tunggu dokumen masuk dari PPK. Dari empat Pustu itu ada satu masuk proyek strategis. Satu Pustu masuk proyek strategis,”ujarnya. Proyek yang didanai dari DAK, dua paket ditender ulang yakni SPAM pada Dinas PUTR. Apakah bisa mengejar waktu hingga batas akhir Ompsan tanggal 21 Juli,? Agha mengaku optimis, karena masih ada waktu 30 hari lebih. “Masih bisa dikejar,”ujarnya.
Terkait kendala OPD, soal lamanya waktu review dan asistensi, menurut dia proyek strategis wajib direview HPS oleh inspektorat bersama ULP BJ. Paket Pustu yang masuk proyek strategis sudah selesai review, tinggal ada sedikit perbaikan. Itu sudah proses koreksi dokumen oleh OPD. Paling lambat Pihaknya menargetkan pekan ini dokumennya masuk.
Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan OPD terkait mempercepat prosesnya. “Kami terus telepon teman-teman OPD, kami proaktif,”Imbuhnya.
Sebab kata dia, kalau terjadi keterlambatan dari batas waktu 21 Juli khusus proyek DAK tentu akan ada sanksi dari pusat. “Itu juga kita saling ingatkan ke OPD agar tidak kena sanksi (penarikan dana DAK),’’ katanya.
Ia menambahkan, paket proyek yang belum selesai lelang bisa proyek-proyek yang sudah kontrak, lanjut dia akan dikonfirmasi kembali ke OPD apakah sudah berkontrak atau belum. Yang pasti Pihaknya sudah membuat jadwal sebelum tender, sampai jadwal kontrak. Namun ranahnya ULP-BJ atau PBJ sampai jawab sanggahan. Kalau tidak ada, maka langsung ke OPD melakukan tahapan PCM dan lainnya. (her)
