Hindari Praktik Transaksional, Inspektorat Awasi PPDB di Mataram

0

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram akan membentuk tim khusus untuk mengawasi penerimaan peserta didik baru mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Tim akan bekerja memantau proses penerimaan siswa baru guna menghindari adanya praktik transaksional atau pungutan dari sekolah.

Inspektur Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi, Senin, 19 Juni 2023 menerangkan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama akan diawasi, karena sangat rentan adanya pungutan liar (pungli) atau dugaan praktik transaksional oleh sekolah. Tim khusus dari Kelompok Kerja (Pokja) Intelejen akan bergerak memantau ke sekolah. “Kita akan pantau agar tidak ada pungli atau transaksional saat penerimaan siswa baru di sekolah,” tegas Nelly.

Pengawasan difokuskan terhadap yang dianggap sekolah unggulan oleh masyarakat, terutama di SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, dan SMPN 7 Mataram.

Menurutnya, tim saber pungli berupaya mengedepankan pencegahan daripada penindakan sehingga guru maupun kepala sekolah diingatkan menghindari adanya transaksi atau modus apapun berkaitan dengan penerimaan siswa baru. “Nanti kita mapping dulu mana sekolah yang perlu diprioritaskan untuk pengawasan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram memahami jumlah personel di Inspektorat maupun saber pungli terbatas. Pihaknya akan menggerakkan Inspektur Pembantu IV dan Tim Saber Pungli Kota Mataram mempunyai pokja untuk bergerak bersama-sama untuk mengawasi. Dalam hal pencegahan bukan melihat kuantitas melainkan kualitas. “Mereka sudah siap dengan tugasnya masing-masing,” tandasnya.

Untuk mencegah praktik pungli pada penerimaan peserta didik baru di Kota Mataram akan dikeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah di Kota Mataram. Masyarakat diingatkan tidak mengeluarkan biaya apapun sepanjang tidak memiliki regulasi atau ketentuan yang diatur undang-undang. (cem)