Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB melakukan pengawasan melekat pada kegiatan lawatan politik bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo di Lombok pada Minggu, 18 Juni 2023. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu untuk memastikan tak ada pelanggaran yang terjadi.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratif yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perlakukan yang sama terhadap figur-figur bacapres maupun bacawapres yang melakukan safari politik di NTB, seperti Ganjar. Sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan pada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Muhaimin Iskandar yang pernah datang ke NTB beberapa waktu yang lalu.
“Pertama kami di Bawaslu tidak akan membeda-bedakan, semua kandidat akan kami perlakukan sama. Sebagai warga negara Ganjar punya hak untuk mendatangi banyak tempat, difasilitasi oleh parpol atau relawan yang punya visi misi dan ajakan yang sama,” jelas Itratif.
Pada saat kegiatan berlangsung, Itratif mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan jajaran pengawas tingkat kabupaten/kota di NTB untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah kegiatan Ganjar di sejumlah titik yang sudah ditentukan sesuai dengan rundown acara.
“Kami melakukan pengawasan melekat di semua titik yang dikunjungi Ganjar. Perlu digarisbawahi, pengawasan melekat Bawaslu sejatinya bukan hanya pada personal Ganjar Pranowo saja. Tapi juga pada pihak-pihak lain, seperti pelibatan ASN, pelibatan anak-anak, atau pengguna pasilitas negara dalam kegiatan itu,” jelasnya.
Ia mencontohnya sejumlah hal yang masuk ke dalam delik penyalahgunaan kewenangan. Antara lain, menggunakan fasilitas yang dilarang oleh negara semisal mobil dinas. Kemudian apakah kegiatan tersebut dibiayai lewat APBD. Kemudian keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). Dalam banyak kasus, Bawaslu seringkali menemukan ASN terlibat dalam safari politik tokoh tertentu.
“Misal BUMN, BUMD yang tidak boleh berpolitik praktis mesikpun belum masuk tahapan kampanye. Tidak boleh ada ASN atau pejabat negara yang dilarang UU terlibat mempromosikan orang per orang. Atau ada ASN yang menggunakan baju parpol, itu kami cek,” jelasnya.
Usai kegiatan lawatan politik Ganjar, Itratif mengatakan Bawaslu langsung melakukan rapat koordinasi dengan jajarannya untuk memonitor hasil pengawasan mereka selama kegiatan Ganjar berlangsung. Apakah ada temuan dugaan pelanggaran atau tidak.
“Selesai acara, Bawaslu Provinsi langsung melakukan koordinasi dengan bawaslu kabupaten/kota via dering yang langsung melakukan pengawasan secara melekat dilapangan,” katanya.
Dari hasil monitoring Bawaslu NTB sejauh ini, pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya seperti kehadiran Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah pada saat Ganjar di kantor DPW Perindo NTB. Namun untuk memastikan apakah tindakan Gubernur tersebut masuk delik pelanggaran atau tidak, pihaknya perlu melakukan pendalaman.
“Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya kehadiran Gubernur NTB. Tetapi dalam kesempatan tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan orasi. Ya tentu nanti kita akan dalami berdasarkan fakta-fakta lapangan lainnya,” jelas Itratif. (ndi)
