Soal DBH PT. AMNT Rp104 Miliar, Pekan Ini Pemprov dan Dewan Datangi Kemenkeu dan ESDM

0

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama DPRD NTB pekan ini akan berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait tunggakan dana bagi hasil (DBH) tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mencapai Rp 104,62 miliar lebih.

Konsultasi ke Kemenkeu dan Kementerian  ESDM dilakukan serangkaian dengan agenda workshop DPRD NTB di Jakarta. Pentingnya mendatangi dua Kementerian ini untuk meminta kejelasan terkait tunggakan DBH dari PT. AMNT yang menjadi salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

‘’Setelah anggota DPRD NTB workshop, kita akan konsultasi ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk mengonfirmasi apa yang menjadi rekomendasi BPK,’’ terang Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si akhir pekan kemarin.

Sekda menyatakan, Pemprov NTB terus berkomunikasi dengan DPRD NTB untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Sebab berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, perusahaan tambang harus memberikan dana bagi hasil dari keuntungan sebesar 1,5 persen kepada Pemda NTB.

Anggota Komisi III DPRD NTB, Dr. TGH Hazmi Hamzar mengatakan, pihaknya berterimakasih ke BPK RI karena masalah tunggakan dana bagi hasil usaha pertambangan ini diangkat ke permukaan.

‘’Namun yang menjadi pertanyaan kok bisa barang ini kita tidak diurus. Artinya Komisi III sudah menyampaikan kalau uangnya sudah masuk. Kenapa tidak diurus. PT. Amman kan sudah setor, tinggal bagaimana kita mengambilnya ( ke Kemenkeu). Itu saja, sekarang itu tinggal dipelajari saja. Kan kita juga bukan satu dua kali mengambil keuntungan ini pengalaman yang sudah-sudah. Jangan ada orang yang tertinggal yang biasa mengurus itu,’’ kata Hazmi Hamzar.

Ia mengatakan, kolaborasi DPRD bersama  Pemprov NTB sangat penting agar tunggakan yang menjadi hak Pemprov NTB itu bisa segera ditransfer ke daerah. Terlebih NTB sedang membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai sejumlah program kerjanya.

“Ini hanya persoalan komunikasi saja. Uang kita ada, kok bisa tak dikasi. Berarti kan ada apa ? Tinggal komunikasi kita, Pemda bersama DPRD. Mari kita tabayun ke sana,’’ kata politisi senior PPP ini.

Hazmi berharap, anggaran Rp104 miliar itu bisa masuk di APBD Perubahan yang sebentar lagi akan dibahas oleh TAPD dan  DPRD NTB.

Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun anggaran 2022, BPK menemukan tunggakan dana bagi hasil tambang AMNT yang belum disetor ke Pemda NTB mencapai Rp104 miliar. Sedangkan bagi hasil keuntungan bersih pada 2022 belum dapat diketahui mengingat laporan keuangan PT AMNT 2022 belum dipublikasikan.(ris)