Mataram (Suara NTB) – Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Mataram dimulai Bulan November 2023. Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu telah mengajukan anggaran. Anggaran dibutuhkan mencapai Rp51 miliar. Pencairan secara bertahap dimulai tahun ini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Zarkasyi menjelaskan, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat bulan November 2023. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pemerintah daerah wajib memberi dukungan dana untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Secara teknis, pencairan dana oleh pemerintah daerah dimulai tahun sebesar 40 persen dan tahun 2024 sebesar 60 persen. “Paling lambat NPHD ditandatangani bulan November 2023,” kata Zarkasyi dikonfirmasi pekan kemarin.
Mantan Camat Ampenan mengakui, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram telah mengajukan anggaran kepada Pemkot Mataram. KPU sebutnya, mengajukan proposal anggaran Rp30 miliar dan Bawaslu Rp15 miliar. Jumlah ini belum termasuk proposal anggaran diajukan kepolisian mencapai Rp6 miliar, sehingga akumulasi kebutuhan dana Pilkada sekira Rp51 miliar lebih. “Ini belum termasuk proposal pengajuan dari TNI, tetapi ini semua hitungan kasar,” ujarnya.
Pelaksanaan Pilkada akan ada sharing cost atau pembagian anggaran dengan pemerintah provinsi, tetapi beberapa item yang dibiayai oleh provinsi belum final. Pembagian pembiayaan pilkada dari provinsi akan dijadikan acuan untuk mengalokasikan anggaran Pilkada di Kota Kota Mataram. Zarkasyi menambahkan, proposal anggaran diajukan penyelenggara pemilu maupun TNI-Polri akan direview kembali menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Namun demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 untuk perencanaan Pilkada Kota Mataram. Untuk perencanaan lanjutnya, KPU membutuhkan anggaran Rp650 juta. “Nanti di tahun 2024 baru digelontorkan semua anggaran semua karena tahapan Pilkada sudah dimulai tahun ini,” terangnya. (cem)
