Kota Bima (Suara NTB) – Negara Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bank Dunia akan membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam mengatasi atau mencegah musibah banjir.
Hal itu disampaikan Walikota Bima, H. M. Lutfi SE. Kata dia, dua sungai di Kota Bima yakni daerah aliran sungai (DAS) Melayu dan Padolo akan mulai dinormalisasi. Program kegiatannya akan berjalan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 mendatang.
Menurut dia, pembiayaan normalisasi sungai bersumber dari JICA melalui program dana pinjaman lunak yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk Kota Bima. Serta Bank Dunia melalui program bantuan lunak pinjaman luar negeri.
“Tidak pernah terbayang, Kota Bima mendapat bantuan anggaran normalisasi dua sungai dari Jepang dan Bank Dunia,” katanya.
Ia mengaku tidak mudah Kota Bima mendapatkan bantuan tersebut. Pasalnya yang mendapatkan bantuan serupa, yakni Kota besar yang merupakan ibukota Provinsi seperti Manado, Pontianak, Semarang, dan Medan. Kota Bima hanya sebuah kota penyangga yang ada di pulau Sumbawa bukanlah ibukota Provinsi.
“Alhamdulillah semua mimpi bisa direalisasikan. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa Kota Bima nanti, yang akan mengalami kemajuan yang luar biasa,” katanya.
Lutfi mengaku hadirnya bantuan itu berkat keseriusan Pemerintah Kota Bima yang selama 4 tahun terakhir tidak henti-hentinya berjuang meyakinkan pemerintah pusat. Serta do’a dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Bima.
“Berkat do’a dan dukungan kerja keras kita semua, Kota Bima masuk bagian kota yang memang dituntaskan untuk penanganan banjir perkotaan,” ujarnya.
Diberitakan Suara NTB sebelumnya, Pemkot Bima mendapat bantuan dua program pengendalian banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Dua program yang pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri (loan) atau bank dunia itu terdiri dari Urban Flood Control System Improvement In Selected Cities Phase 2 (UFCSI) dan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
“Anggaran program NUFReP untuk menata sungai di Kota Bima, sekitar Rp400 miliar,” kata Walikota Bima, H. M. Lutfi, SE.
Ia mengaku lokasi program NUFReP meliputi drainase primer meliputi wilayah Kelurahan Penatoi dan Santi, Rite, Matakando, Santi, Monggonao, Pane dan Salama. Termasuk juga rainase primer Amahami, Ni’u, Sambinae dan Kelurahan Panggi.
“Lokasi program UFCSI meliputi Sungai Melayu di Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Melayu, sungai Padolo di Kelurahan Dodu, Kumbe dan Dara,” katanya.
Untuk proses tender penataan sungai Melayu, lanjut dia, akan dimulai pada bulan Juli mendatang dengan pagu Rp120 miliar. Kata dia, kontraknya ditargetkan pada bulan November 2023 dengan pihak ketiga selaku pemenang tender. “Kemudian untuk enam saluran drainase primer yang didukung oleh NUFReP, proses tendernya sekitar bulan Juli dengan pagu Rp270 miliar,” katanya. (uki)
