Mataram (Suara NTB) – Belakangan jagat dunia maya ramai dengan pembahasan perihal Mandalika. Bagaimana tidak, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai member holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney Group selaku pengelola kawasan mengungkap utang sebesar Rp4,9 triliun dari proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.
Selain mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,9 triliun, pengelola juga melontarkan wacana menghapus ajang atau event World Superbike (WSBK) yang dituding membawa kerugian sebesar Rp 100 miliar setiap kali event.
Aktivis Lombok Tengah Lalu Athari Fathullah angkat bicara perihal tersebut.
“Wacana ITDC dan MGPA untuk menghapus jadwal balapan WSBK di Sirkuit Mandalika seakan-akan mengubur mimpi jutaan masyarakat NTB untuk kemajuan pariwisata,” kata Athari kepada awak media pada Sabtu, 17 Juni 2023.
Dalam sebuah bisnis, kata Athari untung rugi itu sebuah hal yang lumrah. Demikian pun sama halnya dengan event balapan kuda besi WSBK yang dihelat beberapa kali di Sirkuit Mandalika.
Jika ITDC dan MGPA hanya melihat event tersebut dari kacamata untung rugi, tanpa melihat keseluruhan sigma yang dihasilkan, maka baiknya ITDC dan MGPA angkat kaki dari tanah Mandalika.
“Jadi, kalau ITDC dan MGPA tidak sanggup menggelar event tersebut saya rasa lebih baik merwka hengkang saja dari KEK Mandalika,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem itu menilai, ada kekeliruan dalam pengelolaan Mandalika oleh ITDC. Untuk melihat sejauh mana dampak atau multipplier effect yang dihasilkan dari event balap motor di Mandalika, tidak an sich dari sisi untung-rugi perusahan.
Athari berpendapat bahwa ITDC dan MGPA kurang inovatif dalam mengemas event di Mandalika. Dan terkesan hanya berpangku tangan.
“Populer atau tidaknya event tersebut, akan tetapi ITDC ini kami lihat tidak kreatif atau yang bersangkutan tidak cerdik untuk menggali efek domino dari setiap event,” jelasnya.
Bukti ketidakseriusan ITDC dan MGPA, kata Athari dapat dilihat dari kinerja dan fasilitas penunjang yang disiapkan dalam event-event internasional di Mandalika.
“Jadi kami meminta kalau ITDC dan MGPA sudah tidak sanggup lagi, hengkang saja sekalian ketimbang mengubur mimpi dan harapan warrga untuk perkembangan pariwisata NTB,” jelasnya.
Mandalika, kata Athari, merupakan salah satu Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Seharusnya, pihak pengelola kawasan mesti aktif memutar otak agar bagaimana menghidupkan kawasan tersebut dengan event-event berkelas.
“Kok mereka malah berencana menghapus kalender event yang sudah berjalan, kok enak mereka main hapus bukankah untuk mendapatan izin sebagai tuan rumah baik itu WSBK atau MotoGP begitu sulit dan banyak daerah atau negara yang juga minat,” kata Athar kesal.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (InJourney) Dony Oskaria dalam rapat bersama DPR, Rabu 14 Juni 2023 mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,193 triliun dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN 2023.
PMN yang diajukan sebesar itu untuk membayar utangnya dengan total Rp4,6 triliun. Utang itu terbagi dalam dua termin pembayaran, jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
“Karena bukannya menguntungkan, justru menghadirkan kerugian. Kerugian terbesar di Mandalika itu di WSBK. Kami akan negosiasi ulang untuk hilangkan event WSBK,” ujarnya. (r)
