Giri Menang (Suara NTB) – Penyandang disabilitas di Lombok Barat (Lobar) berharap perlakuan yang berkeadilan dari pemerintah, baik dari sisi penanganan, infrastruktur pendukung dan keberpihakan dalam mendapatkan pekerjaan. Pasalnya, dari sisi penanganan bantuan saja, masih ada diantara kaum difabel atau disabilitas di Lobar yang lolos atau belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sementara data di lapangan, oknum ASN justru masuk sebagai penerima bantuan pemerintah.
Ketua Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lobar, Zaenudin mengatakan, data penerima bantuan ada di Dinsos banyak tidak merata menyentuh kaum difabel. “Banyak kaum difabel tidak mendapatkan bantuan, apalagi PKH dan BPNT kan untuk yang sudah menikah. Jadi kadang banyak kaum difabel yang belum menikah dan disabilitas berat , ada yang sampai lansia tidak menikah. Mereka tidak dapat Bansos, katanya. Karena tidak mendapatkan PKH dan BPNT, sebagian diantara mereka ini ada diberikan BLT oleh desa.
Penanganan kaum disable di Lobar belum maksimal karena data yang tidak valid. Sehingga pihaknya atas bantuan hibah dari Lembaga luar melakukan pendataan dengan sistem sampel. Menurutnya, dari sisi penanganan kaum disable masih termarginalkan. “Jujur dari hati, terenyuh, karena kaum Difabel ini termarginalkan dan terlupakan,”jelas dia. Padahal lanjut dia mengacu UU Nomor 8 tahun 2016, diantara hak-hak dari kaum disabilitas, selain mendapatkan pekerjaan juga adalah pendataan.
Namun pendataan sebagai dasar bekerja menangani kaum difabel ini tidak ada, bahkan jangankan di Pemda, tingkat desa saja tidak pernah dilakukan. “Kalau data ibu hamil, data ibu melahirkan, orang meninggal, menikah pun seperti itu. Tapi pernah tidak Kita pendataan kaum disabilitas, pahdal masalahnya komplek, katanya. Dan stigma dari lingkungan sekitar pun masih terjadi terhadap kaum difabel, disebut cacat.
Suharni, selaku fasilitator PPDI yang juga Peksos (pekerja sosial) mengatakan tak menampik jika penyandang disabilitas di Lobar masih terjadi diskriminasi baik dalam hal pendataan, maupun menyangkut pekerjaan meskipun sudah mulai perusahaan-perusahaan merekrut disabilitas.
“Tapi 50 persen perusahaan di Lobar ini belum ramah disabilitas,”jelasnya. Kendalanya mulai dari bawah, desa dan syarat-syarat di perusahaan. Karena itu lanjut dia, berbagai masalah sehingga menyebabkan kaum difabel masih diskriminasi dibahas dalam pertemuan FGD yang diadakan pihak PPDI. (her)
