Mataram (Suara NTB) – Renca penghapusan ajang Wolrd Superbike (WSBK) dari kalender event di Sirkuit Mandalika direspons oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Menurut orang nomor satu ini, penyelenggara harus melihatnya dalam perspektif yang lebih luas, tidak sekadar melihatnya dari sisi bisnis semata.
Diketahui, dalam sebuah kesempatan, , Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (InJourney) Dony Oskaria dalam rapat bersama DPR, Rabu (14/6/2023) mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,193 triliun dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN 2023.
PMN yang diajukan senilai itu untuk membayar utangnya dengan total Rp4,6 triliun. Utang itu terbagi dalam dua termin pembayaran, jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
“Karena bukannya menguntungkan, justru menghadirkan kerugian. Kerugian terbesar di Mandalika itu di WSBK. Kami akan negosiasi ulang untuk hilangkan event WSBK,” ujarnya
Gubernur NTB menyampaikan bahwa dimana-mana, penyelenggaraan event tidak seharusnya melihat keuntungannya saja. Tetapi bagaimana dampak positif dirasakan untuk jangka panjang, terutama bagi daerah NTB.
“Menurut saya dari awal ITDC, MGPA mestinya sadar. MXGP (balap motor cross internasional) juga sama, bahwa kalau dilihat event penyelenggaraannya di awal, pasti rugi. Tapi keseluruhan dampaknya yang mesti dihitung. Kan banyak sebenarnya, walaupun bukan tanggung jawab Pemda, kita yang sibuk juga,” ujar gubernur, usai mengikuti kegiatan BPKH dengan Bank NTB Syariah di Hotel Aruna Senggigi, Kamis (15/6/2023).
Gubernur menambahkan, penyelenggaraan balapan di Sirkuit Mandalika seperti tidak memiliki gairah. Bahkan sehari sebelum event balapan berlangsungpun, penyelenggara ini tak terlihat gairahnya. “Coba diserahkan kepada Pemda, mestinya saya yakin kita bisa. Makanya kita mengadakan MXGP ini untuk membuktikan, kitapun bisa,” tegasnya.
Rencana penghapusan WSBK di Sirkuit Mandalika sangat disayangkan. Sebab masyarakat NTBpun sangat merasakan dampaknya.
“Untuk penentuan eventnya awal – awal pasti rugi. Tidak ada event yang langsung untung. Nah kalau bisa duduk kembali, digesa. Kalau bisa jangan dijadikan ini kayak beban. MGPA dan ITDC kalau bisa kesannya tidak WSBK saja, MotoGP juga gak usah mereka (kerjakan). Supaya mereka konsentrasi di Bali saja (mengelola Nusa Dua) yang uangnya banyak. Kan gitu logikanya,” cetus gubernur.
“Kalau bisa sih, jangan WSBK, MotoGP juga gak usah. Kayaknya beban. Tapi kan kita orang daerah melihatnya ini opportunity buat kita. Hotel hidup, yang lainnya hidup. Yang lain-lain untung, dampak gandanya yang harus dilihat,” tambahnya.
Gubernur menambahkan, agar persoalan ini jangan dilihat sebagai beban. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri ingin menyampaikan pesan kepada pengelola untuk membangun interaksi yang lebih luas melalui fasilitas (Sirkuit Mandalika) ini dan event di dalamnya. (bul)
