Mataram (Suara NTB) – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) antar UPT yang diadakan di salah satu hotel di Mataram pada 12-14 Juni 2023. Rakornas ini untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mengembangkan potensi mereka secara holistik.
Di samping itu, kegiatan ini juga memberikan apresiasi pencapaian Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) dalam mengawal IKM di wilayahnya masing-masing juga progres dukungan IKM Pusat dan mengidentifikasi kegiatan masing-masing UPT BBGP dan BGP terkait IKM.
Lebih dari 66 peserta yang hadir yang berasal dari UPT Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Mereka secara aktif berdiskusi, berbagi ide, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di seluruh jenjang pendidikan. Dengan 6 strategi yang telah dikembangkan melalui: Platform Merdeka Mengajar (PMM), Seri Webinar, Komunitas Belajar, Narasumber Praktik Baik, Mitra Pembangunan dan Helpdesk.
Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang ditunjuk langsung oleh Ditjen GTK, Kepala BGP NTB, Drs. Suka, M.Pd., menyampaikan harapannya Rakornas ini akan memberikan nilai positif pada pelaksanaan IKM selanjutnya. “Saya juga memberikan informasi bahwa di NTB di tahap pertama pelaksanaan IKM yang diwajibkan ada di 59 sekolah yang termasuk Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 dan 2 serta jalur mandiri sudah mencapai 6.441 satuan Pendidikan,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur NTB dalam sambutannya mewakili Gubernur NTB, H. Yusron Hadi, ST. MUM., mengatakan, di Provinsi NTB Implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik setidaknya sampai dengan 2022 yang lalu telah mencapai 90,5% jumlah di atas rata-rata nasional.
“Selain itu Provinsi NTB juga sukses dalam pelaksanaan transformasi Pendidikan Vokasi sehingga pada tahun 2023 ini berhasil mendapatkan Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek sebagai Pemerintah Daerah Tertransformatif tingkat Provinsi di tingkat Nasional,” ujarnya.
Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A., yang dalam pidatonya menggarisbawahi pentingnya menghadapi perubahan dan tantangan dalam dunia pendidikan. Direktur juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari semua UPT untuk menyukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah kerjanya.
Dalam Rakornas tersebut, para peserta berdiskusi tentang strategi implementasi Kurikulum Merdeka di semua tingkatan pendidikan. Mereka membahas upaya untuk mengintegrasikan kurikulum yang lebih relevan dengan dunia nyata, serta pengembangan metode pengajaran yang lebih kreatif dan interaktif.
Suka menjelaskan, rapat koordinasi nasional ini menjadi titik awal yang penting dalam mendorong implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh negeri. Para peserta berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses implementasi. Mereka juga sepakat bahwa pelatihan dan pendampingan terus-menerus akan diberikan kepada pendidik untuk memastikan kesuksesan penuh dari Kurikulum Merdeka.
Semua UPT BBGP dan BGP juga berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, maupun dalam penyediaan bahan ajar dan alat pembelajaran yang relevan dengan Kurikulum Merdeka.
“Dengan adanya Kurikulum Merdeka, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia akan lebih adaptif, inklusif, dan berfokus pada pengembangan potensi setiap siswa. Implementasi kurikulum ini diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia,” jelas Suka. (ron)
