Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan event Motocross Grand Prix (MXGP) Samota dan Selaparang tinggal menghitung hari. Pemerintah daerah dan panitia pelaksana berikhtiar memaksimalkan pelayanan pada pembalap dan kru yang hadir. Pelayanan yang baik ini menjadi salah satu prioritas utama, karena menyangkut nama baik daerah dan negara.
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Izzudin Mahili, S.STP., mengharapkan masalah penginapan bagi pembalap dan kru MXGP, baik di Pulau Lombok dan Sumbawa betul-betul mendapat perhatian. Karena di Sumbawa, ada enam pengelola hotel yang menjadi lokasi menginap pembalap dan kru MXGP sudah dibooking sejak awal.
Namun, ujarnya, pihak pengelola hotel meminta uang panjar pada pihak promotor terkait booking kamar terhadap pembalap dan kru. Pihaknya meminta Dinas Pariwisata NTB berusaha menyelesaikan masalah ini, sehingga pembalap dan kru yang datang tidak dihadapkan dengan sejumlah permasalahan.
‘’Kalau tidak diselesaikan, maka ini akan dijual kepada umum. Sedangkan hotel di Sumbawa kan terbatas yang representatif,’’ ungkapnya saat Rapat Koordinasi Persiapan MXGP di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, 14 Juni 2023.
Menanggapi hal ini Sekretaris Dinas Pariwisata NTB, Chalid Tomasoang Bolu, S.I.P., menegaskan, jika Kepala Bidang Pemasaran sekarang berada di Sumbawa dan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa. Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan.
Sementara terkait masalah hotel yang di Mataram pihaknya menegaskan sudah tidak ada masalah. Kepala Dinas Pariwisata NTB, ujarnya, sudah berkoordinasi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengenai lokasi penginapan pembalap dan kru saat berada di Kota Mataram.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. H. Ridwan Syah, M.M., MSc., MTP. Diakuinya pada pengalaman tahun lalu, masalah penginapan pembalap dan kru tidak ada masalah.
‘’Memang mereka kan datang membayar sendiri tetapi kan harus di-booking dulu. Nah booking ini kan untuk meyakinkan mereka di situlah pemerintah daerah hadir jangan sampai tiketnya dijual dulu lah ke orang,’’ ujar Ketua Tim Fasilitasi Daerah ini saat ditemui usai rapat.
Di sinilah, ujarnya, Dinas Pariwisata dan asosiasi pariwisata hadir untuk berkoordinasi dengan pihak hotel. Menurutnya, yang namanya bisnis membutuhkan kepastian untuk pembayaran, sehingga perlu untuk dijaminkan agar pembalap dan kru MXGP tidak dihadapkan dengan masalah penginapan di Sumbawa.
‘’Kan kamarnya terbatas yang ada di sana itu kita prioritaskan itu untuk melayani pembalap dan krunya. Karena mereka kan enggak bisa nginap di rumah orang. Nah itulah yang dikomunikasikan oleh pemerintah daerah,’’ sarannya.
Menanggapi hal ini Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menegaskan, semuanya itu kembali lagi pada kebijakan manajemen hotel. Meski demikian, pemerintah daerah harus menjamin pembayaran penginapan para pembalap dan kru setelah acara, jika masih ada keraguan dari manajemen hotel seperti itu.
‘’Biasanya seperti yang sudah pernah kita lakukan. Biasanya H-1 bulan atau H-2 minggu harus sudah lunas sesuai perjanjian antara hotel dan pihak pemesan. Tapi ini karena promotor, mungkin bisa pemda setempat menjadi penengah,’’ sarannya saat dihubungi Suara NTB, Rabu, 14 Juni 2023.
Menurutnya, ketika pengelola hotel melakukan seperti ini ada keraguan dari pihak hotel, apakah tamu yang sudah memesan kamar itu menginap atau tidak di hotelnya. Sementara di satu sisi, banyak orang yang juga ingin memesan kamar hotel. Untuk itu, ujarnya, pemerintah harus hadir dan memberikan jaminan pada pengelola hotel jika pemesanan kamar akan dibayar, baik beberapa hari sebelum acara atau setelah acara. (ham)
