Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil NTB memberikan atensi yang tinggi terhadap proses perekaman KTP elektronik atau e-KTP bagi para pemilih pemula di daerah ini.
Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia mengatakan, perekaman e-KTP terus berjalan seiring dengan tingginya potensi pemilih pemula di Pemilu 2024 besok. Misalnya para pelajar yang secara persyaratannya dia telah memenuhi, namun memiliki e-KTP, sehingga perekamannya menjadi prioritas.
“Jadi harus dikejar perekamannya sehingga bisa menggunakan KTP Digital, sehingga dia sudah bisa masuk dalam persyaratan menjadi pemilih dalam Pemilu serentak tahun 2024. Itu terus kita kejar,” kata Lalu Ahmad Nur Aulia kepada Suara NTB, Rabu, 14 Juni 2023.
Ia mengatakan, pemetaan dan data sudah dimiliki DPMPD Dukcapil NTB, tinggal menunggu waktu para pelajar ini sudah genap berusia 17 tahun baru mereka memiliki e-KTP. Adapun jumlah potensi pemilih pemula di NTB pada Pemilu 2024 mencapai 126.144 orang.
Data tersebut dilihat dari data pelajar yang ada di 10 kabupaten kota yang baru berusia 16 tahun tahun 2023. Untuk rinciannya di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 17.230 orang, Lombok Tengah sebanyak 23.115 orang, Lombok Timur 29.298 orang, Kabupaten Sumbawa 12.532 orang.
Kemudian Kabupaten Dompu sebanyak 6.409 orang, Kabupaten Bima sebanyak 15.059 orang, Sumbawa Barat sebanyak 3.454 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 5.433, Kota Mataram sebanyak 9.871 orang dan Kota Bima sebanyak 3.743 orang.
Ia menyampaikan saat ini pihaknya tengah fokus menggencarkan perekaman e-KTP. Meski belum memasuki usia 17 tahun namun perekaman sudah bisa dilakukan. Percetakan e-KTP nya dilakukan nanti ketika sudah memasuki 17 tahun genap.
” Yang sudah melakukan perekaman sebanyak 13.948 dan yang belum merekam sebanyak 112.196 orang,” terang Aulia.
Untuk fokus perekaman yang sedang berlangsung saat ini menyasar sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun yang swasta. Adapun untuk sekolah swasta, madrasah – madrasah di Pondok Pesantren, Dukcapil berkoordinasi dengan Kementerian Agama di kabupaten dan kota.
Kepemilikan identitas menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk memudahkan semua urusan. Untuk mendukung perekaman itu di sejumlah kecamatan telah tersedia alat rekam sehingga mereka yang langsung ikut serta membantu perekaman tersebut.(ris)
