Giri Menang (Suara NTB) – Prevalensi warga Lombok Barat (Lobar) yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) cukup tinggi, mencapai 0,26 persen atau diestimasi sekitar 1.962 jiwa dari jumlah penduduk. Sejauh ini, yang sudah ditemukan dan ditangani sesuai standar sebanyak 1.147 jiwa atau 58,46 persen.
Untuk memperkuat penanganan ODGJ ini, pihak Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan pertemuan koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), Rabu, 14 Juni 2023. Pertemuan yang dibuka Kepala Dikes Lobar Arief Suryawirawan tersebut, melibatkan lintas sektor, mulai dari kecamatan, puskesmas, aparat dan OPD terkait lainnya.
Berdasarkan Data pelaporan ODGJ berat tahun 2023, terdapat 1.147 orang ODGJ berat yang sudah ditemukan dan mendapat penanganan sesuai standar.
Jumlah ini, kata dia, berdasarkan prevalensi ODGJ berat yang ditargetkan sebanyak 1.962 orang dari jumlah penduduk 754.640 Jiwa.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Wine Frida DP,SST mengatakan, sejauh ini jumlah warga yang mengalami ODGJ berat 1.147 yang ditemukan dan ditangani sesuai standar. Itu dari prevalensi hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan angka Provinsi NTB, namun berlaku juga untuk Lobar. “Jumlah warga yang bersiko mengalami gangguan jiwa lumayan tinggi, belum sampai ke ODGJ. Yang ODGJ prevalensi 0,26 persen, atau 1.962 orang, ini angkanya juga cukup tinggi,” jelasnya.
Dijelaskan, ribuan jiwa yang alami ODGJ ini bukan temuan baru melainkan, ODGJ lama yang harus terus diidentifikasi dan didata. Sejauh ini, pelayanan ODGJ berat ini masuk menjadi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dikes yang harus dicapai. Dari jumlah itu yang sudah ditemukan dan ditangani sesuai standar perlu lintas sektor mencapai 1.147 jiwa atau 58 persen lebih. Penanganan ODGJ ini tidak sebentar, baku ada yang butuh waktu lama.Dikatakan Wine, penanganan ODGJ ini sudah berjalan. Namun memang perlu penguatan kembali.
Yang perlu diperkuat mulai dari tupoksi masing-masing pihak dalam penanganan ODGJ. Mulai dari aparat, kecamatan, Dinsos, puskesmas dan Dikes. Dimana aparat melakukan evaluasi atau membawa ODGJ untuk mendapatkan pertama ke puskesmas.
Di Puskesmas melakukan penanganan skrining dan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa atau rumah sakit biasa, selanjutnya kalau tidak ada BPJS dikoordinasikan dengan Dukcapil dan Dinsos.
Diakui kendala dihadapi dalam penanganan ODGJ, banyak tidak memiliki identitas seperti KTP, sehingga itu dikoordinasikan dengan OPD terkait dan rumah sakit untuk penanganannya. Pihaknya telah menangani beberapa ODGJ, setelah ditangani dan diketahui identitasnya berasal dari daerah lain. (her)
