Efek Proyek Strategis, Pengajuan Izin Tambang Bukan Logam di NTB Meningkat

0

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek strategis sedang dan akan dibangun di NTB. Kegiatan ini berimbas pada permintaan material. Dampaknya, pengajuan izin tambang bukan logam juga meningkat. Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati di Mataram, Senin, 12 Juni 2023 menyebut, ada puluhan pengajuan untuk izin pertambangan yang sudah masuk ke ESDM NTB.

“Jumlahnya (pengajuan izin) puluhanlah. Kalau di kami (ESDM), kewenangannya hanya untuk Pertek (Pertimbangan Teknis), kalau penerbitan izinnya ada di Dinas Penanaman Modal (DPM-PTSP),” jelas Niken. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah proyek strategis dibangun di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Proyek-proyek strategis tersebut diantaranya, Pembangunan KEK Mandalika, dan kawasan-kawasan penyangganya. Pembangunan infrastruktur pendukung Mandalika seperti jalan – jalan by pass. Selain itu, ada juga pembangunan untuk perluasan bandara internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah. Ditambah pembangunan – pembangunan bendungan.

Sementara di Pulau Sumbawa, juga terdapat pembangunan beberapa bendungan. Dan pembangunan yang tak kalah besar adalah smelter (pabrik pemurnian hasil tambang) di Kabupaten Sumbawa Barat. “Walaupun setau saya, untuk pembangunan smelter ini spesifikasi materialnya agak ketat. Tapi bisa saja efeknya terjadi peningkatan permintaan material,” jelas Niken.

Ditambahkan, peningkatan jumlah pengajuan rekomendasi Pertek untuk penerbitan izin pertambangan bukan logam ini, ada kaitannya dengan diterbitkannya UU No. 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas UU No. 4 tahun 2009, di mana kewenangan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat. “Baru di tahun 2022 Bulan Agustus, didelegasikan lagi (Pertek) ke Pemda dengan diterbitkan Perpres 55 tahun 2022. Jadi banyak yang masuk pengajuan rekomendasi untuk Pertek ke kami,” imbuhnya.

Untuk Pertek ini, lanjut Niken, dilakukan oleh Dinas ESDM NTB sesuai aturan dan prosedur. Sepanjang dokumen lengkap, dan wilayah yang diajukan untuk lokasi penambangan sudah clear and clear, penerbitan rekomendasinya lebih cepat. “Kurang dari sebulan. Sekarang semua serba OSS. Jadi prosesnya bisa cepat,” katanya. (bul)