Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Hotel Raja Setor Dividen Rp2 Miliar ke Pemkab Loteng

0

Praya (Suara NTB) – Manajemen Hotel Raja, Kuta, sejauh ini sudah menyetor dividen ke Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebesar Rp2 miliar. Dividen tersebut disetorkan manajemen Hotel Raja sebagai konsekuensi ada investasi Pemkab Loteng dalam pembangunan hotel bintang empat tersebut. Di mana lahan tempat hotel tersebut berdiri merupakan lahan milik Pemkab Loteng.

“Sudah dua tahun ini manajemen Hotel Raja Kuta menyetor dividen ke Pemkab Loteng senilai Rp1 miliar per tahun. Jadi total sudah Rp2 miliar yang disetor ke daerah,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman PN., kepada Suara NTB, Jumat, 9 Juni 2023.

Ia menjelaskan, besar bagi hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Pemkab Loteng dengan pihak manajemen Hotel Raja. Bahwa, manajemen Hotel Raja siap membangun fisik hotelnya dengan status hak bangun serah. Sementara Pemkab Loteng hanya menyediakan lahannya saja.

Kesepakatan tersebut berlaku selama 30 tahun. Di akhir kesepakatannya nanti seluruh bangunan hotel sepenuhnya menjadi hak Pemkab Loteng. Dan, masih bisa diperpanjang jika kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama.

Khusus terkait besaran dividen, Arman – sapaan akrab Kepala BKAD Loteng ini, menegaskan itu memang sesuai kontrak yang ada. Tetapi bisa ditinjau ulang kembali setiap lima tahun. Dengan kata lain, jika ditahun kelima yang akan datang ternyata perkembangan hotel cukup bagus, maka Pemkab Loteng bisa meminta peninjauan kembali soal besaran deividen yang mesti disetorkan manajemen Hotel Raja ke Pemkab Loteng.

Disinggung terkait isu penjualan Hotel Raja ke pihak lain, ia mengaku sampai sejauh ini pihaknya belum mengetahui hal tersebut. Manajemen Hotel Raja sendiri sampai saat ini juga belum ada komunikasi dan koordinasi soal rencana itu. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar terlalu detail terkait kabar tersebut.

Tapi yang jelas jika memang ada rencana penjualan Hotel Raja oleh manajemen yang sekarang ini, tentu harus berkoordinasi dengan Pemkab Loteng. Karena bagaimana pun secara prinsip Pemkab Loteng menjadi bagian dari Hotel Raja. Mengingat, lahannya merupakan lahan milik Pemkab Loteng. Dengan kata lain pihak Hotel Raja tidak bisa bertindak sendiri terhadap status aset yang ada di Hotel Raja.

“Yang jelas semua sudah ada regulasinya. Jadi setiap kebijakan terkait status aset, keputusanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas mantan Kepala Dinas Pertanian Loteng ini. (kir)