NTB Kembangkan Industrialisasi Minyak Kayu Putih di Areal Perhutanan Sosial

0

Mataram (Suara NTB) – Lahan kering dan curah hujan yang rendah serta suhu yang panas di sebagian besar wilayah NTB bukanlah hambatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengawali sambutan dan arahan pada acara Panen Perdana Tanaman Kayu Putih di Pringgabaya Lombok Timur.

Kondisi tersebut secara khusus di Lombok Tengah Bagian Selatan, Lombok Timur bagian selatan dan barat serta Bima, Dompu dan Sumbawa, di mana laju tutupan lahan dan hutan yang cukup tinggi. Ini akibat dari ekspansi pertanian monokultur Jagung di kawasan hutan.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah bersama Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, dan Kepala Balai Pengelolaan DAS Dododokan Moyosari UPT Kemen LHK melakukan panen perdana kayu putih di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Rabu, 31 Mei 2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov NTB melalui UPT Balai KPH nya tidak tinggal diam. Dengan segala upaya dan kerja keras aparat KPH di lapangan mengedukasi petani agar tidak menanam monokultur Jagung dan tanaman semusim lainnya di kawasan hutan, akan tetapi dengan pola agroforestry.

Edukasi ini secara perlahan mulai terbukti dan ada perubahan bentang lahannya. Hal ini terbukti di kawasan Areal Perhutanan Soaial Kemitraan Kehutanan seluas 50 hektare di Desa Gunung Malang Pringgabaya Lombok Timur, mampu mengubah lahan jagung menjadi agroforeatry kayu putih dan tanaman lainnya.

Bertempat di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur Rabu, 31 Mei 2023, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah bersama Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., M.Ap., dan Kepala Balai Pengelolaan DAS Dododokan Moyosari UPT Kemen LHK melakukan panen perdana kayu putih hasil penanaman tahun 2020 akhir.

Lokasi itu juga merupakan areal Kemitraan Kehutanan Perhutanan Sosial. Luas tanaman kayu putih di wilayah Pringgabaya ini seluas sekitar 400 Hektare dengan penggarap 430 KK.

Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., M.Ap., mengatakan ini merupakan wujud dan implementasi program unggulan NTB Hijau dan program industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang tertuang dalam RPJMD NTB Gemilang.

“Untuk itu, Dinas LHK berupaya untuk menyiapkan suplai bahan baku industri kehutanan dalam areal pengembangan yang legal oleh masyarakat yakni di areal Perhutanan Sosial (PS),” ujar Julmansyah.

Wakil Gubernur NTB dalam arahannya di acara Panen Perdana Tanaman Kayu Putih di Desa Gunung Malang mengajak seluruh elemen melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus yakinkan bahwa hutan kita hijau dan produktif. Gunung Malang membuktikan bahwa tidak ada lahan kritis yang tidak bisa dimanafaatkan menjadi produktif. Buktinya tanaman Kayu Putih dapat tumbuh dengan baik di sini,” ujar Wagub.

Wagub mengatakan, antara NTB Hijau dengan Industrialisasi saling melengkapi. Dengan industrialisasi akan mampu meningkatkan nilai tambah. “Ini yang sedang dilakukan dengan tanaman ini yang menghasilkan minyak kayu putih,” katanya.

Seiring dengan visi industrialisasi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam mewujudkan Industrialisasi HHBK, telah tumbuh beberapa industri pengolahan minyak kayu Putih. Di Pulau Sumbawa telah terbangun investasi swasta skala besar pabrik minyak kayu putih oleh PT. Sanggar Agro di Tambora Selatan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pabrik ini memiliki HGU sekitar 3000-an hektare dengan kapasitas pabrik 60 ton daun kayu putih sehari dan akan di scale-up menjadi 150 ton daun sehari.

Di Pulau Lombok sejak 2019 telah berdiri pabrik minyak kayu putih, PT Galih Tulen di Desa Timbanuh Pringgasela Lombok Timur dengan kapasitas 4 ton daun sehari. Selain itu tumbuh pabrik minyak kayu putih skala kecil di Lombok Utara serta Lombok Tengah.

Bahan baku kayu putih telah tersedia sebanyak 4.380 hektare di Pulau Lombok dengan rincian 915,2 hektare yang siap panen dan 155,7 hektare yang telah panen. Dinas LHK NTB bersama semua pihak berusaha membangun ekosistem industrialisasi hasil hutan yang berbasis masyarakat. “sehingga masyarakat sekitar hutan lah yang akan merasakan manfaat dari ini semua,” ujar Kadis LHK NTB ini.

Keberadaan dunia usaha sebagai offtaker produk masyarakat merupakan hasil dari upaya Dinas LHK membangun ekosistem industri kehutanan berbasis masyarakat. Di mana PT. Galih Tulen juga menerima kayu putih yang berasal dari berbagai areal perhutanan sosial di sekitar hutan Majere Bongak di Lombok Tengah bagian Selatan.

Ke depan tanaman kayu putih dengan pengembangan industrialisasinya akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, mengingat tanaman ini hanya sekali ditanam dan dipanen setiap 6 bulan setiap tahun dengan cara memangkas. Semakin panas dan kering lokasi tanam maka kualitas daun dan minyaknya akan semakin baik. Tentu ini menjadi solusi tepat bagi wilayah di Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa, mengingat tanaman kayu putih punya sistem perakaran yang dalam dan dapat menjadi solusi bagi longsor dan run-off akibat dari pertanian monokultur Jagung di kawasan hutan.

Kepala BPDAS Dodokan Moyosari Umar Nasir, S.Sos. M.Sc., mengatakan, pihaknya akan mulai dari areal 50 hektare Kemitraan Kehutanan Perhutanan Sosial Desa Gunung Malang. “Bahwa jika bersungguh-sungguh maka kita bisa merehabilitasi dengan tanaman produktif,” ujarnya.

Julmansyah punya optimisme yang kuat dalam 2 hingga 3 tahun ke depan jika konsisten dan bekerja bersama-sama pemda kabupaten/kota maka NTB akan menjadi pemain utama minyak kayu putih di Indonesia. Mengingat Indonesia masih impor minyak kayu putih 70-80% dari total kebutuhan pasar nasional.

“Ini kesempatan buat kita yang punya visi industrialisasi dan luas lahan kritis serta kebijakan pemimpin yang pro lingkungan dan masyarakat,” pungkas Julmansyah. (r)