Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB tengah turun reses untuk menyerap aspirasi konstituen untuk dimasukkan dalam program rancangan APBD 2024 mendatang. Salah satu aspirasi yang ditangkap anggota DPRD NTB dari PDIP, Made Slamet yakni bantuan untuk jaminan kesehatan bagi pedagang kecil di Kota Mataram.
Made Slamet yang dikonfirmasi pada Senin, 29 Mei 2023 mengatakan bahwa para pedagang kecil ini termasuk kelompok pekerjaan yang rentan dengan resiko kecelakaan saat di jalan. Mulai kecelakaan hingga sakit akan bisa terkover dalam skema pembiayaannya.
Hanya saja, perhatian pemerintah terhadap BPJS Ketenagakerjaan justru dirasa sangat minim. Hal itu yang mendasari Asosiasi Pelaku Ekonomi Mikro (APEM) Mataram ‘curhat’ pada anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram, Made Slamet saat kegiatan Reses tersebut.
APEM yang beranggotakan ibu-ibu pedagang pecel, kelontong, rujak, es buah hingga makanan itu, menginginkan bisa seperti pedagang canang yang tergabung dalam Persatuan Dagang Canang Lascarya Yadnya yang kini sudah diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan biayanya dibantu sepenuhnya oleh Made Slamet.
Oleh karena itu Made mengaku bahwa ratusan pedagang kecil yang tergabung dalam APEM itu, siap dibantu pihaknya untuk masuk dalam kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut dia, kedatangan ratusan pedagang kecil itu, lantaran mereka tertarik melihat langsung salah satu Anggota Persatuan Dagang Canang Lascarya Yadnya yang sempat sakit hingga meninggal dunia. Namun, mereka memperoleh santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Memang yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan untuk Persatuan Dagang Canang Lascarya Yadnya di Mataram itu ada 160 orang yang sudah saya daftarkan di program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk APEM ini, juga siap saya bantu masuk kesana. Ini adalah program saya pribadi untuk membantu para pedagang kecil,” ujar Made.
Anggota Komisi II DPRD NTB itu, menegaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang kecil dan UMKM, adalah komitmennya untuk membuat pelaku UMKM bisa nyaman berusaha.
Terlebih, para UMKM di ibukota Provinsi NTB itu, sangat minim memperoleh akses bantuan apapun dari pemerintah. Baik Pemprov NTB hingga Pemkot Mataram.
“Jadi, melalui BPJS Ketenegakerjaan ini adalah cara saya meringankan beban pada pedang kecil dan UMKM di Mataram. Minimal jika program ini berjalan maksimal, tentunya akan membuat aman dan nyaman gerak ekonomi UMKM dalam melakukan aktivitas usaha mereka,” tandasnya. (ndi)
