Giri Menang (Suara NTB) – Proyek trigona park di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) yang dibangun dengan menelan anggaran Rp1 miliar lebih tahun 2022 lalu, belum difungsikan hingga saat ini. Penyebabnya, bangunan itu belum diserahterimakan oleh Pemkab Lobar ke Pemdes Bengkaung. Rencananya, serah terima akan dilakukan bulan Juni oleh dinas ke pihak desa.
Kepala Desa Bengkaung H. Faizul Bayani mengatakan, proyek bangunan Trigona Park yang sudah selesai dibangun akhir tahun lalu belum diserahkan ke desa. “Bagiamana mau dioperasikan, orang belum diserahterimakan ke desa,” ungkapnya, Senin, 29 Mei 2023.
Pihaknya mendapatkan informasi dari dinas terkait, bahwa bangunan itu masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan setelah selesai dibangun. Desa kata dia, sifatnya menunggu bangunan itu diserahkan.
Pihaknya melalui BUMDes siap mengelola bangunan itu, jika nanti proyek itu sudah diserahkan ke desa. Terkait sarana prasarana pendukung seperti air dan listrik tentu pihak meminta agar dilengkapi oleh dinas. Sebab desa menerima barang sudah jadi. Bangunan yang ada saat ini baru 20 persen sarana pendukung dari desain lengkapnya. Kalau desain lengkapnya, ada taman trigona, resto dan kolam renang. “Kalau saat ini diumpamakan semut, baru sarangnya doang, belum ada gula nya,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar HM Fajar Taufik mengatakan pihaknya akan melakukan serah terima bangunan itu ke desa bulan Juni .
Pihaknya sudah menyiapkan konsep PKS (perjanjian kerjasama) dengan desa untuk diserahkan ke desa. Ia berharap desa bersabar menunggu, sehingga ke depan pihak desa diharapkan juga bisa mengembangkan trigona park ini. Terkait pembangunan bangunan ke depan, pihaknya tentu melihat kemampuan anggaran daerah.
Anggota DPRD Lobar Dapil Gunungsari – Batulayar H. Iskandar mengatakan, pihaknya mendorong agar proyek bangunan itu dilanjutkan agar bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. “Harus dilanjutkan sesuai desain perencanaan agar bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan itu kan bisa untuk mendapatkan PAD juga,” jelas politisi PPP ini.
Kalau tidak dimanfaatkan, ujarnya, cukup disayangkan, karena pembangunan sudah menelan anggaran besar. ‘’Kalau ada kendala , pihak dinas perlu melakukan koordinasi dengan kementerian, Pemprov dan DPRD. (her)
