Mataram (Suara NTB) – Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi NTB resmi dibuka Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, Senin, 29 Mei 2023. Hadir juga pada pembukaan jambore ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se NTB.
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh kader untuk terus memperhatikan perkembangan anak – anak di sekitar agar dapat terhindar dari stunting. Dalam hal ini, seluruh kader PKK tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa sampai dusun, dapat melihat data stunting di posyandu dan kemudian melakukan intervensi dengan melakukan pemberian protein hewani secara kontinu.
Menurutnya, jika bersama-sama dan kolaborasi menangani stunting, maka Provinsi NTB akan mampu melahirkan generasi yang cerdas, sehat dan terbebas dari stunting.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah berhasil menurunkan stunting, bahkan telah melampaui target nasional. ‘’Terima kasih untuk ibu-ibu Tim Penggerak PKK. Namun, masih ada yaitu anak-anak kita yang masih harus kita perhatikan dan kita tangani di manakah mereka bisa kita ketahui. Ada datanya di posyandu masing-masing,’’ ujarnya.
Harapan senada juga disampaikan Ketua TP-PKK Kota Mataram, Hj. ND Kinnastri Mohan Roliskana, S.Sos., agar kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi NTB tahun 2023 dapat mempererat silaturahmi para kader. Tidak hanya itu saling bertukar pikiran tentang berbagai macam program PKK.
Sementara Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengingatkan saat dirinya pertama kali dilantik sebagai Gubernur di Jakarta 2028 silam. ‘’Waktu pertama saya dilantik jadi gubernur, ada pesan dari Jakarta yang harus diingat. Saya kira juga relevan buat para bupati dan walikota bahwa ada tiga institusi penting yang harus diperhatikan oleh kepala daerah. Yang pertama itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan yang terakhir adalah PKK,’’ ungkapnya.
Menurutnya, jika tidak hati-hati, PKK bisa lebih berbahaya dibandingkan KPK dan dan BPK. Bahkan, ungkapnya, apa yang disampaikan ini tidak dibuat-buat. ‘’Saya pernah melantik dan itu ceritanya ada kepala dinas kami setelah dilantik itu. Seminggu kemudian saya dapat pesan di WhatsApp saya. Pak gubernur tolong kepala dinasnya diganti, karena tiap hari dari pagi sampai sore kerjanya marah-marah terus,’’ ungkapnya.
Karena penasaran, tambahnya, dirinya mencoba datangi rumahnya dan baru mengerti kenapa kepala dinas ini sering marah-marah di kantor. ‘’Karena di rumah sering dimarahi oleh istrinya, jadi mumpung ibu-ibu PKK seluruh NTB ini hadir, pesan saya. Yang pertama tolong para suami itu jangan dimarahi. Karena kalau para suami dimarahi, maka suami ini akan memarahi orang yang ada di sekitarnya itu,’’ selorohnya.
Meski demikian, pihaknya memberikan apresiasi dengan kegiatan Jambore Kader PKK yang digelar di Kota Mataram. Selain bisa menjalin silaturahmi juga memberikan dampak pada pelaku UMKM dan juga pengusaha hotel yang ada di Kota Mataram. (ham)
