Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, meresmikan 11 titik Sumur Bor bantuan Kemenhan RI se-Pulau Sumbawa, Minggu, 28 Mei 2023, di Makodim 1607/Sumbawa.
Setiba di Bandara Muhammad Kaharuddin, sekitar pukul 14.00, Prabowo yang didampingi Gubernur NTB dan Sekda Sumbawa, langsung menuju Makodim. Untuk kemudian menyerahkan sepeda motor dinas untuk babinsa. Selanjutnya menuju ke lokasi peresmian sumur bor untuk melakukan telekonferensi bersama masyarakat penerima manfaat sumur bor Di 11 desa.
Diketahui sumur bor beserta fasilitas pendukung ini merupakan bantuan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Ke sebelas titik dimaksud antara lain, 11 titik fasilitas mata air 2 titik di Kabupaten Sumbawa Barat diantaranya Desa Lamusung dan Desa Lamunga. 4 titik kabupaten Sumbawa, Desa Ledang, Desa Lenangguar, Desa Uma Sima, Desa Labu Aji Pulau Moyo. 3 titik di Kabupaten Dompu di Desa Madaprama, Desa Ranggo. Kabupaten Bima Desa Sondo, Desa Waro, Desa Woro.
Menhan yang mendapat laporan, di Sumbawa telah berhasil ditemukan 11 titik air dan secara keseluruhan sebanyak 31 titik di NTB yang sudah berjalan dan sudah dimanfaatkan oleh rakyat. “Tehnik baru mencari air bersih oleh Unhan. Termasuk mata air di lepas pantai. Banyak sumber air bersih di lepas pantai. Ini potensi luar biasa yang kita miliki. Saya sampaikan ke seluruh TNI Polri melalui Babinsa yang bertugas di wilayah pantai. Kita cari titik air bersih dan kita bor untuk masyarakat,”tegas Prabowo.
Dalam hal ini, lanjut Menhan, NTB menjadi perioritas karena laporan di NTB ada 130 desa yang krisis air. “Mudah mudahan semua lokasi krisisis air, mampu kita atasi. TNI adalah milik rakyat. Penderitaan rakyat juga dirasakan oleh TNI,” sebutnya.
Hal ini, menurut Prabowo penting, karena kedepan seluruh bumi akan mengalami 3 krisis. Yakni, krisis pangan, krisis energi dan kriris air. Seluru dunia akan mengalami hal ini. Indonesi juga sudah mengalami hal serupa. “Alhamdulillah kita sudah bisa menangangi hal ini. Terimakasih profesor dan rektor Unhan atas ilmunya ini,” kata Menhan RI.
Dengan adanya pembangunan sumur bor ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang wilayahnya terdampak krisis air bersih. Dengan air bersih pula, akan meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kualitas produksi pangan masyarakat.
Rentan Pangan
Berdasarkan Peta Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, sekitar 48 desa di Kabupaten Sumbawa masuk kategori rentan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni, pada Maret 2023 lalu mengungkapkan, terdapat 48 desa yang sudah ditetapkan oleh Bupati menjadi desa rentan pangan di Sumbawa. Desa tersebut dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Sebanyak 5 desa masuk prioritas 1, kemudian 24 desa prioritas 2, dan 19 desa prioritas 3.
Irin merincikan, lima desa yang masuk perioritas 1 menjadi perhatian khusus. “Sudah dalam APBD murni tahun 2023, tapi karena petanya baru terbit akhir tahun 2022 kemarin, data ini akan digunakan sampai tahun 2024,”sebutnya.
Diketahui, terdapat 6 indikator menentukan tingkat katahanan pangan suatu wilayah. Pertama, rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk. Kedua, rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Ketiga, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa. Keempat, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai. Kelima, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa. Dan keenam, rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.
“Semua indikatornya ada, cuma dia menjadi berat apabila sudah memenuhi sekian persen perhitungannya. Untuk tahun ini ada 3 indikator yang menjadi penyebab hampir seluruh daerah rentan pangan itu. Indikator tenaga kesehatan, tanpa akses air bersih, dan keluarga kurang sejahtera. Jadi dibanding tahun sebelumnya, kebanyakan kenaikan jumlah desa rentan pangan disebabkan oleh indikator itu,” jelas Irin lebih lanjut.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan saja. Melainkan menjadi perkejaan bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, pada indikator akses penghubung, manjadi ranah dari Dinas Pekerjaan Umum. Begitu juga terhadap tenaga kesehatan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan (Dikes).
Dalam hal ini menurutnya, pihaknya menyediakan data. Untuk data tersebut sambungnya, telah diserahkan kepada seluruh OPD terkait untuk dapat di masukan dalam program kerjanya masing-masing. “Semua rentan pangan ini tidak hanya ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan saja. Dari akses jalan pasti Dinas PU, terus dari luasan produksi pertanian pasti Dinas Pertanian. Tenaga kesehatan pastinya Dikes. Jadi kita siapkan datanya, kita serahkan ke OPD untuk ditindaklanjuti dalam program kerjanya,” terangnya.
Pihaknya pun berharap semua program OPD dapat didorong untuk menginterpensi daerah rentan pangan ini. Sehingga, menjadi acuan dalam penanganan desa rentan pangan. (arn)
