Mataram (SuaraNTB) – Ketua dewan pengawas Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya, Kabupaten Lombok Tengah HM. Nursiah membantah menerima aliran dana dari pengelolaan BLUD di rumah sakit tersebut. “Saya tidak pernah menerima aliran dana dari direktur RSUD Praya Muzakir Langkir termasuk pendapatan lainnya tidak pernah,” akunya saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana BLUD RSUD Praya tahun 2017-2020, Jumat, 26 Mei 2023.
Dia melanjutkan, selama menjabat Ketua dewan pengawas dirinya mengaku menerima honor sebesar Rp700 ribu per bulan dan kupon pengganti uang bensin. Nilai honor yang diterima itupun sudah ditentukan oleh Direktur RSUD Praya. “Kalau honor memang saya terima dan itu resmi, sedangkan besarannya itu yang menentukan adalah Direktur,” sebutnya.
Hakim Ketua Mukhlassudin kembali melanjutkan pertanyaan terkait persoalan pungutan diluar ketentuan berlaku yang berakibat pada proses hukum, HM Nursiah mengaku tidak mengetahuinya meski menduduki jabatan sebagai ketua dewan pengawas. “Saya benar-benar tidak tahu ada pungutan di luar ketentuan tersebut, saya baru tahu ketika ada proses hukum,” jelasnya.
Dia pun mengaku, tidak pernah menerima laporan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun dari Inspektorat terkait dengan temuan tersebut. Baik itu temuan dari pungutan di luar ketentuan terhadap rekanan maupun dugaan mark up anggaran.
“Saya tidak pernah dengan soal temuan itu meskipun saya sebagai dewan pengawas saya baru tahu setelah proses hukum,” tambahnya. Kesaksian lainnya dari mantan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili. Ia pun membantah telah menerima aliran dana terdakwa Muzakir Langkir. Bahkan soal temuan pungutan di luar ketentuan itupun dirinya tidak mengetahui.
“Saya tidak pernah menerima aliran dana dari Muzakir Langkir, termasuk masalah pungutan di luar ketentuan juga tidak tahu saya,” jelasnya. Di persidangan sebelumnya Muzakir Langkir terdakwa di kasus korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Praya mengaku menyiapkan dana taktis dari dana BLUD sebesar 25 persen dan 75 persen.
Dana taktis tersebut diambil bukan diperuntukkan keperluan pribadi. Melainkan diberikan ke orang lain salah satunya ke oknum jaksa, biaya kampanye wakil Bupati HM Nursiah, pemenangan sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), dan oknum anggota DPRD Loteng.
Dia melanjutkan untuk biaya sengketa pemilu Tahun 2019. Saat itu, ada masuk gugatan mengenai sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga dana taktis itu kembali diminta. “Saya diminta siapkan uang Rp150 juta. Namun, yang saya sediakan hanya Rp100 juta. Itu saya kasih melalui ajudan Bupati,” akunya. Dia pun meyakinkan, uang yang dialirkan tersebut bukan melalui dana pribadinya. Melainkan dana yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp25 persen. “Saya tidak mungkin gunakan uang pribadi, tetapi uang itu saya ambil dari dana BLUD sebesar 25 persen,” tukasnya. (ils)
