Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKMIndag) telah sukses melaksanakan kegiatan Safari Sertifikasi Halal dan Baik di Kecamatan Sumbawa. Kegiatan serupa akan dilanjutkan kembali pada semua kecamatan setelah perhelatan MXGP Juni mendatang.
Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas KUKMIndag Sumbawa Dr. Dedi Heriwibowa, selama pelaksanaan Safari Ramadhan Februari lalu di kecamatan Sumbawa, terdapat 800 lebih UMKM dari delapan Kelurahan dilayani untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.
“Sampai dengan tahun ini mulai Januari 2023 ini sampai sakarang kami sudah memfasilitasi 800 pelaku usaha masuk dalam proses halal dan sekarang ini kurang lebih 500 sudang diproses sertifikasi halal oleh BPJPH,” kata Dedi.
Melihat animo pelaku UMKM pada kegiatan safari tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan ini ke semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Dimulai setelah MXGP Samota 2023 ini. Pihaknya akan menargetkan lebih dari 100 UMKM per kecamatan untuk difasilitasi mendapatkan sertifikat halal. Terget tersebut diluar dari Kacamatan Sumbawa.
“Target nanti sekitar 100 UMKM per kecamatan kita fasilitasi. Itu kecuali Kecamatan Sumbawa, karena pertumbuhan UMKM di sini sangat besar, makanya kemarin kita targetkan 800 UMKM,” pungkas Dedi.
685 Pelaku Usaha
Sebelumnya, 685 pelaku usaha di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa telah dibantu pengurusan sertifikat halal untuk produk produk mereka pada enam kelurahan dalam Kota. Penutupan Safari Sertifikasi halal dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Hj.Dewy Noviani S.Pd.,M.Pd, Kamis, 9 Maret 2023 lalu.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, menjelaskan sejak dibuka oleh Bupati Sumbawa di Kelurahan Lempeh sampai saat ini yang sudah diproses sebanyak 675 pelaku usaha yang dibantu sertifikat halal produknya, khusus di kecamatan Sumbawa.
“Animo dari pelaku usaha di kalangan UMKM untuk mengurusi sertifakat halal produk sangat luar biasa. Karena sertifikat halal ini merupakan salah satu program unggulan dan prioritas pemerintah Kabupaten Sumbawa sekaligus juga prioritas Nasional,”terang Dedy.
Pada tahun 2024 sertifikat halal ini diwajibkan untuk seluruh pelaku usaha. Oleh sebab itu, terobosan yang dilakukan Pemkab Sumbawa ini diapresiasi langsung oleh Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH), yang merupakan satu-satunya yang dilakukan di Indonesia dan sekaligus sebagai contoh untuk daerah lain. Untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi halal ini syarat-syaratnya yaitu,NIB,NPWP dan email.
Wabup menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Sebagai upaya akselerasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Yang muaranya diharapkan dapat membangun ekosistem industri halal di Kabupaten Sumbawa
Untuk diketahui setelah berlakunya undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang jaminan produk halal seluruh produk yang dikosomsi oleh masyarakat wajib bersertifikat halal pada tahun 2024 dan secara bertahap diwajibkan untuk barang/produk yang digunakan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal pada tahun 2026 hingga tahun 2028. “Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk halal ini harus menjadi perhatian serius kita semua pemerintah daerah harus hadir dalam urusan ini,” kata Novi.
Salah satu program unggulan Mo Novi, adalah penggratisan label BPOM, label Halal, jaminan pemasaran bagi UMKM bantuan kemandirian bagi komunitas milenial dan pelaku ekonomi kreatif. Sehingga Wabup berharap kepada para pelaku usaha agar memanfaatkan kesempatan ini. Sebab sertifikat halal merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan pelayanan terbaiknya kepada konsumen.
Wabup juga mengimbau para pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Terlebih pada 23 sampai 25 Juni mendatang, Sumbawa
akan kembali menjadi tuan rumah event internasional MXGP Samota 2023, yang di dalamnya akan ada festival UMKM. Tentunya UMKM yang sudah bersertifikat halal akan lebih mudah dalam memasarkan produknya. (arn)
