SELEKSI untuk tiga posisi kepala Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) lingkup Pemprov NTB sudah selesai dilakukan. Siapa nama-nama peserta seleksi yang mendapatkan skor terbanyak sudah ada.
“Seleksi untuk tiga posisi jabatan pimpinan tinggi pratama sudah selesai. Nama-namanya sudah kita serahkan ke Pak Ketua (Sekda sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan),” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. Muhammad Nasir saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurutnya, setelah siapa yang berhak untuk diusulkan ke Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah diserahkan ke Sekda NTB, maka selanjutnya Sekda yang akan menyerahkan langsung pada Gubernur NTB. “Saya kan tidak masuk pansel (panitia seleksi), saya hanya kepala administrasi,” ujarnya.
Disinggung mengenai kemungkinan dilakukan mutasi besar -besaran setelah proses seleksi ini dilakukan, Muhammad Nasir tidak mau berkomentar. Apalagi beberapa waktu lalu dilakukan asesmen terhadap seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Dalam hal mutasi terhadap pejabat semuanya merupakan kewenangan pimpinan.
Sebelumnya, seluruh pejabat tinggi pratama (eselon II) lingkup Pemprov NTB dilakukan asesmen dan evaluasi selama 4 hari, yakni tanggal 11 hingga 15 Mei 2023 lalu. Uji kompetensi ini bertujuan, apakah pejabat yang bersangkutan masih layak atau tidak dipercsya sebagai pimpinan di OPD tersebut. Karena ini menjadi bahan bagi pimpinan dalam melakukan pergeseran atau tetap di posisi yang bersangkutan.
Menurutnya, semua pejabat eselon II mengikuti evaluasi ini, kecuali yang akan pensiun dalam waktu dekat ini. Ketika disinggung, apakah uji kompetensi ini untuk melakukan mutasi, termasuk dengan dilakukannya seleksi terhadap 3 pejabat eselon II, Muhammad Nasir tidak mau berkomentar, karena merupakan kewenangan pimpinan.
Untuk diketahui ada 2 pejabat eselon II yang tidak ikut asesmen, yakni Asisten II Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Ridwan Syah.
Sementara untuk seleksi JPTP, ada 3 posisi yang dipansel, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. (ham)
