Giri Menang (Suara NTB) – Program nikah massal yang direncanakan Baznas dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibatalkan. Itu setelah menuai aksi protes dari organisasi kepemudaan KNPI dan lembaga lainnya. Kamis, 25 Mei 2023, puluhan warga mendatangi kantor Bupati Lobar menuntut agar program nikah massal yang rencananya akan digelar pada 31 Mei ini supaya dibatalkan.
Aksi damai itu pun sempat ricuh lantaran aparat keamanan tak mengizinkan massa aksi untuk memasuki halaman gedung putih, sehingga mereka memaksa masuk dengan menaiki gerbang dan menerobos masuk ke lobi kantor bupati. Meski diwarnai aksi saling dorong dengan aparat karena mereka memaksa untuk bisa bertemu dengan Sekda Lobar H. Ilham. Hingga akhirnya Sekda Lobar, H. Ilham pun bersedia menemui massa aksi di depan pintu kantor bupati.
Ketua KNPI Lobar Mursidin menyebut angka kemiskinan di Lobar masih tinggi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Lobar. Bagaimana tidak? Angkanya mencapai 99 ribu lebih. Itu menyebabkan Lobar pada usutan ketiga sebagai Kabupaten dengan jumlah kemiskinan tertinggi di NTB. Sedangkan kalau dari sisi persentase kemiskinan, berada di posisi 6 terbawah.
Kondisi ini seharusnya menjadi sasaran program baik Lembaga Baznas. Malahan, Baznas memprogramkan nikah massa, sehingga itu pun menuai kritikan lantaran dinilai kurang penting. “Pemda Lombok Barat terutama Baznas seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat miskin, anak yatim piatu. Dan memberikan beasiswa kepada pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan ataupun yang putus sekolah,” ujarnya.
Mereka meminta kejelasan regulasi dari program nikah massal yang dianggap kurang mendesak, di tengah banyaknya masyarakat Lobar yang masuk kategori kurang mampu jauh lebih membutuhkan bantuan. Tidak hanya itu, Mursidin pun menilai program nikah massal tersebut kental dengan tendensi politik. “Pernikahan massal ini sangat tendensius apalagi dilakukan menjelang tahun politik. Tentu di sini kami menduga adanya tindakan politis untuk meningkatkan elektabilitas personal,” tegasnya.
Sehingga mereka meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap Baznas Lobar. Lantaran dinilai tidak mampu mendistribusikan anggaran ke-ummatan secara merata dan tepat sasaran.
Menanggapi tuntutan massa aksi itu, Sekda Lobar, H. Ilham yang mewakili Pemda Lobar pun dengan tegas mengatakan program nikah massal itu resmi dibatalkan. “Insya Allah saya berani pastikan bahwa pernikahan massal ini akan batal,” tegas Ilham, yang disambut sorak para massa aksi.
Sekda menegaskan, dari keterangan Baznas yang telah diterima pihaknya bahwa program nikah massal tersebut termasuk rencana kerja Baznas Lobar yang sudah disetujui oleh Baznas Pusat. Pihaknya menepis adanya tendensi politik dalam program tersebut karena itu merupakan program yang telah direncanakan sejak tahun 2022 lalu.
“Karena ini sudah dicanangkan sejak tahun lalu oleh Baznas, direncanakan (untuk diselenggarakan) tahun ini. Maka, ini bukan persoalan yang menjadi tendensi politik. Memang sekarang kita berada di tahun politik, sehingga persepsi kita bisa saja berbeda-beda. Padahal mereka (Baznas) sudah merencanakan tahun lalu, untuk diadakan tahun ini,” tandasnya. (her)
