Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto R., mengakui jumlah warga miskin ekstrem di wilayahnya masih sangat tinggi, yakni mencapai 33.152 Kepala Keluarga (KK). Menyadari tingginya angka tersebut, ia memandang perlunya langkah percepatan dalam penurunan angka kemiskinan secara komprehensif, efektif dan efisien, salah satunya dengan mengidentifikasi penduduk miskin yang ada di KLU.
“Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 angka kemiskinan di KLU sebesar 25,93 persen, mengalami penurunan sebesar 1,11 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar 27,04 persen,” ungkap Wabup saat membuka kegiatan pelatihan menggunakan Aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSPKE) Berbasis Android bertempat di Aula Kantor Bupati, Selasa, 23 Mei 2023.
Lebih lanjut, Wabup memaparkan pada dari 1,11 persen penurunan kemiskinan, angka tersebut ekuivalen dengan jumlah 1.880 jiwa. Meski demikian, penurunan itu belum menggeser posisi KLU dengan persentase penduduk miskin terbanyak di NTB.
Wabup yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan KLU menyebutkan, jumlah masyarakat miskin ekstrem masih cukup tunggi. Oleh karenanya, ia mendukung adanya Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dilakukan pemadanan data dengan DTKS yang telah dilakukan verifikasi sejak 2021. Setidaknya dari data pensasaran 2021 didapat bahwa sebanyak 85,56 persen data kemiskinan ekstrem, padan dengan DTKS. Sedangkan 14,44 persen sisanya, tidak padan.
“Data tidak padan disebabkan oleh beberapa hal,.seperti NIK tidak terdaftar, keluarga ASN/TNI/Polri, meninggal dunia, NIK ganda serta lainnya,” imbuh Wabup.
Wabup melanjutkan, data valid merupakan referensi utama bagi sebuah pemerintah. Dari data, pemerintah akan menyusun proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program yang tepat, sehingga dalam pendataan P3KE, ia berharap keberadaan warga terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Kesempatan ini juga menjadi langkah awal untuk meng-update data kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, sehingga intervensi kemiskinan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Untuk diketahui, Bimtek VVDSPKE berbasis Android kemarin di KLU adalah yang perdana dari 10 kabupaten/kota. Adapun peserta hadir langsung dari verifikator 32 orang, pendamping sosial masyarakat sebanyak 43 orang. Bimtek dilakukan melalui virtual zoom meeting yang diikuti para kepala perangkat daerah kabupaten/kota se-NTB, sehingga dalam proses bimtek, pejabat Bappeda NTB turun mendampingi. (ari)
