Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengumumkan kelulusan bagi 361 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (nakes). Pengumuman ini dilakukan setelah Peraturan Teknis (Pertek) dari pemerintah pusat sudah keluar. Meski demikian, dari 361 PPPK nakes ini ada 2 tenaga honor masih belum diumumkan, karena masih ada kendala, yakni belum ada pertek.
‘’Lulusnya PPPK nakes ini, maka pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran, terutama dari sisi penggajian, BPJS, tunjangan dan juga TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah setelah pemerintah pusat mengumumkan kelulusan bagi PPPK,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. Muhammad Nasir kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 24 Mei 2023.
Menurutnya, pada prinsipnya, pemerintah siap mengangkat tenaga honor, baik nakes, guru dan juga tenaga teknis sebagai PPPK. Namun, karena keterbatasan anggaran, membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan pengangkatan PPPK sesuai dengan anggaran yang ada.
Sementara untuk PPPK guru, Nasir mengakui masih menunggu Pertek. Jika sudah keluar Pertek, ujarnya, maka pihaknya akan mengumumkannya. Sementara berbagai kelengkapan bahan yang menjadi bahan usulan sudah tidak ada masalah.
Mengenai gaji, diakuinya, PPPK yang baru diangkat gajinya dibayar penuh. ‘’Beda dengan CPNS gajinya 80 persen sampai akhirnya menjadi PNS, barulah gajinya dibayar penuh,’’ tambahnya.
Terkait kuota dari rencana pemerintah mengangkat 1 juta CPNS dan PPPK tahun 2023, diakuinya, pemerintah daerah masih belum menerima dari pemerintah pusat. Menurutnya, sebagaimana halnya tahun-tahun sebelumnya, formasi penerimaan CPNS dan PPPK untuk daerah dari pemerintah pusat turun pada bulan Juli dan Agustus. ‘’Kita masih tunggu dari pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Sementara untuk CPNS melalui sekolah kedinasan (IPDN, red) formasinya ada 10 orang. Saat ini proses pendaftaran sudah ditutup dan jumlah pelamar untuk IPDN ini sebanyak 702 orang.
Pihaknya berharap penetapan jumlah formasi CPNS dan PPPK bisa secepatnya diturunkan ke daerah, sehingga daerah bisa melakukan persiapan dalam proses pendaftaran hingga seleksi.
Pemprov NTB mengusulkan penerimaan tenaga PPPK sebanyak 2.082. Rinciannya, PPPK guru sebanyak 1.335, PPPK teknis sebanyak 222 dan PPPK kesehatan sebanyak 525. Meski demikian, data yang diusulkan ini bisa berubah tergantung persetujuan dari Menpan RB. (ham)
