Mataram (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur, terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan kredit Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tahun 2017-2021. Beberapa saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan di kasus tersebut. “Kasusnya masih kami terus dalami dengan melakukan pemeriksaan para saksi, kalau untuk perbuatan pidananya sudah ada,” kata Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur M Isa Ansyori, kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Mei 2023.
Para saksi yang sudah diperiksa lanjut Isa, berasal dari pengurus unit pengelola kegiatan (UPK) di Kecamatan Suela. Selain itu ada juga beberapa warga masyarakat yang masuk sebagai kelompok penerima dana bergulir tersebut. “Pengurus UPK dan kelompok masyarakat penerima dana bergulir sudah kami periksa,” sebutnya.
Isa pun meyakinkan, penanganan terhadap kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara untuk permintaan hasil audit ke lembaga auditor belum dilakukan karena masih pemeriksaan saksi. “Kalau untuk permintaan audit belum kami lakukan termasuk auditor mana yang akan kami gandeng. Kita fokus untuk pemeriksaan saksi terlebih dahulu,” tambahnya.
Dia meyakinkan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sudah ada. Yakni setoran dana bergulir yang dilakukkan oleh nasabah tidak disetorkan ke unit pengelola kegiatan, melainkan hanya sampai ke pendampingnya saja. “Setoran uangnya hanya sampai di pendamping tidak sampai ke UPK,” sebutnya.
Dari data, UPK DAPM Kecamatan Suela tersebut mengelola dana kredit sudah mencapai Rp4 miliar dari tahun 2017-2021. Penyaluran kredit itu diberikan kepada kelompok usaha berada di bawah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan. “Dana yang dikelola DAPM merupakan akumulasi program PNPM yang mendapatkan suntikan dana pemerintah,” sebutnya.
Suntikan dana diberikan pemerintah terakhir kali dilakukan pemerintah di tahun 2014 lalu sebesar Rp1,5 miliar. Pengelolaan DAPM ini merupakan lanjutan dari penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebelum program tersebut dihapus di tahun 2014. “Jadi, sumber dana pengeloaan DAPM itu adalah sisa dari pengelolaan dana PNPM,” jelasnya.
Dia menekankan, karena sumber pendanaanya merupakan dari negara, sehingga kasus tersebut dapat diusut tindak pidana korupsinya. Dengan adanya pengelolaan yang tidak sesuai sehingga memunculkan potensi kerugian negara. “Kalau potensinya ada sekitar Rp1 miliar-an,” tukasnya. Dalam waktu, pihaknya akan lakukan gelar perkara untuk naik ke tingkat penyidikan. (ils)
