Kota Bima (Suara NTB) – Kurang lebih 15.427 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bima menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional.
Pendistribusian bantuan pangan beras selama 3 Bulan tersebut dilepas secara resmi oleh Walikota Bima, H. M. Lutfi SE, di halaman kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada, Selasa, 23 Mei 2023.
“Pemkot Bima mendapat alokasi bantuan beras CPP 150 ton per bulan atau 450 ton selama tiga bulan bagi15.427 KPM,” kata Walikota.
Lebih lanjut Lutfi menjelaskan bantuan beras CPP merupakan program kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan pokok. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan presiden (Perpres) nomo 125 Tahun 2023.
“Tujuan peluncuran program CPP ini, untuk menjaga kecukupan pangan di Kota Bima baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” katanya.
Disamping itu, diharapkan dengan ketersediaan pangan beras di tengah-tengah masyarakat juga dapat dipenuhi dengan cara mobilisasi dan distribusi yang cepat baik untuk keperluan konsumsi dan mengantisipasi keadaan darurat. “Serta yang utama mengantisipasi gejolak harga beras,” ujarnya.
Ia berharap dinas teknis terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) berkerjasama dengan Bulog Bima agar menyalurkan beras CPP dengan tetap waktu sehingga bantuan bisa langsung dimanfaatkan oleh penerima manfaat. “Pastikan bantuan disalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp150.000. Tercatat sebanyak 13.000 Keluarga Penerima manfaat (KPM).
“BST Rp150.000 yang disalurkan tahun ini ada sebanyak 13.000 KPM,” kata Kepala Dinsos Kota Bima, Yuliana S.Sos.
Lebih lanjut Ia mengatakan BST merupakan salahsatu program bantuan kemiskinan oleh Pemerintah dari sekian banyak program yang diselenggarakan oleh Pemerintah di seluruh Indonesia. “BST adalah program kemiskinan yang bersumber dari APBN dan APBD,” katanya.
Walikota Bima melalui Asisten I Setda Kota Bima Drs. H. Abdul Gawis, berharap BST Rp150.000 yang disalurkan dapat tepat sasaran, sehingga kedepan tidak menimbulkan gejolak antara Pemerintah dengan masyarakat di tiap-tiap Kelurahan.
“Saya harapkan BST yang disalurkan tetap sasaran. Yang menerima bantuan, benar-benar keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Disamping itu, Ia berharap kepada Pemerintah Kelurahan agar profesional mendata masyarakat yang akan menerima BST. Bisa menyeleksi keluarga yang akan menerima bantuan serta tidak membeda-bedakan masyarakat yang menerima bantuan.
“Kepada semua Lurah, saya ingatkan agar tidak membeda-bedakan KPM yang harus mendapat BST. Kalau sudah penuhi syarat, silakan salurkan,” pungkasnya. (uki)
