Program DASHAT, Sasar Keluarga Berisiko Stunting di Sumbawa

0

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, kini tengah melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Dengan menyasar keluarga berisiko Stunting pada 34 kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Anggraini, Senin, 22 Mei 2023. “Ini program baru BKKBN yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat, sekarang sudah berjalan,”terangnya.

Dijelaskan Anggi, Program Dashat merupakan kegiatan pelatihan untuk membuat makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan lokal. Bahan masakan tidak harus mahal akan tetapi bisa memilih dan memilah bahan-bahan yang terjangkau dengan kualitas dan kandungan gizi yang bagus.

“Itu adalah  praktik mengolah makanan dengan bahan lokal yang ada di daerah masing-masing. Untuk sasarannya keluarga beresiko stunting,” jelasnya.

Program ini, jelasnya, dibiayai oleh Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dikolaborasikan dengan dana desa melalui pemberian makanan tambahan.

Lokasi program ini berada pada 34 Kampung KB yang ada di Kabupaten Sumbawa “Jadi untuk sementara ini kita di buck up untuk 34 kampung KB saja. Kegiatannya 10 kali dalam setahun yang sudah dilaksanakan itu 3 kali,”pungkas Anggraini.

Bantuan Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani stunting dan kemiskinan di Sumbawa. Saat mengikuti kegiatan Roadshow Daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Gubernur NTB dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, Indonesia menargetkan angka stunting harus di bawah 14% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Menko RI, Muhadjir Effendy. Roadshow daring ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, kendala dan permasalahan tentang percepatan penurunan stunting yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, yang kemudian dicarikan solusinya.

Pada roadshow tersebut, Menko juga meminta seluruh Bupati/Walikota masing-masing untuk memaparkan progres ataupun permasalahan dalam penanganan penurunan stunting dan penghapusan angka ke miskinan ektrim.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wabup Sumbawa dalam laporannya menyampaikan, dari hasil Sistem Survey Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Sumbawa masih cukup tinggi, yaitu sebesar 29,7%. Dengan jumlah balita dan keluarga yang telah dilakukan survey sebanyak 600 sasaran balita di 24 kecamatan. Sedangkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022, angka prevelansi stunting di Sumbawa sebesar 8,11% dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 36.260 balita di 24 kecamatan.

Kemudian, Wabup juga mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Sumbawa sebanyak 29.217 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian Desil kesejahteraan 1 sebanyak 10.928, Desil kesejahteraan 2 sebanyak 10.947, Desil kesejahteraan 3 sebanyak 7.342 jiwa.

Selain itu, mengacu pada data sebaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabuoaten Sumbawa, disebutkan sebanyak 29.217 jumlah keluarga yang terbagi dari desil 1 hingga desil 4 pada tahun anggaran 2022. Kemudian pemerintah pusat melakukan intervensi pada 964 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada kesempatan tersebut, Wabup berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK RI menjadikan Sumbawa sebagai salah satu kabupaten/kota lokus pendampingan dalam percepatan penurunan stunting. Wabup juga meminta dukungan program BSPS untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Serta dukungan untuk kelanjutan pembangunan RSUD Sumbawa. (arn)