PAD Tak Kuat, KLU Hanya Mampu Akomodir 60 Usulan Tenaga PPPK

0

Tanjung (Suara NTB) – Kemampuan APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) khususnya dari item Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklaim belum kuat untuk mendukung pagu Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dasar itulah, Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BKPSDM) KLU hanya mengusulkan tambahan 60 tenaga PPPK dari kuota maksimal 800 orang pada tahun 2023 ini.

Hal itu diakui Kepala BKPSDM KLU, Tri Dharma Sudiana, S.STP., Senin, 22 Mei 2023. Ia menyebut, Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan menyediakan kuota rekrutmen tenaga PPPK untuk Lombok Utara sebanyak 800 orang. Hanya saja, pagu PAD yang dibukukan pemerintah daerah hanya mampu mengakomodir TPP 0,075 persen dari kuota atau hanya 60 orang.

“Tahun ini kita PPPK dulu, kalau CPNS belum. Dari Menpan dan (Kemen) Keuangan diminta usulkan 800, tapi dari sisi kemampuan keuangan, kita hanya mampu akomodir 60 orang,” paparnya.

Tri menjelaskan, sebanyak 740 kuota PPPK tidak diisi oleh KLU karena alasan anggaran. Sebagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan untuk tenaga PPPK, APBN hanya menanggung gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sedangkan daerah dibebani TPP setiap pegawai PPPK.

BKPSDM KLU lanjut dia, telah berkonsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait kemampuan daerah membayar TPP. Kesimpulannya, TAPD hanya memberi ruang tambahan 60 orang untuk diajukan ke pusat pada rekrutmen 2023 ini. “Untuk 60 orang ini kemungkinan tenaga kesehatan dulu, karena kemarin pada rekrutmen 204 orang PPPK, dominan tenaga guru,” imbuhnya.

“Hasil rapat TPAD menyimpulkan hanya mampu mengakomodir 60 orang. Maka, kita berharap kekurangan tenaga lebih banyak disiapkan dari formasi CPNS,” tambahnya.

Terhadap kondisi masih banyaknya kekurangan tenaga PNS dan rendahnya kemampuan APBD mengakomodir PPPK, Tri menyebut dalam waktu dekat akan menemani Bupati melobi pemerintah pusat. Bupati dan BKD akan meminta kuota khusus untuk CPNS di KLU sehingga kekurangan tenaga bisa diakomodir melalui CPNS yang seluruh beban dibiayai oleh APBN (melalui DAU).

“Kalau mengandalkan PPPK, butuh waktu lama bagi KLU untuk menutup kekurangan pegawai. Rencananya, BKF dengan Pak Bupati akan ke pusat minta tambahan formasi untuk rekutmen CPNS tahun depan,” tandas Tri. (ari)