Mataram (Suara NTB) – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP-TIK) bagi pengelola perpustakaan di Indonesia. Termasuk pengelola perpustakaan dari Provinsi NTB dan Bali dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei mendatang.
Khusus Bimtek SPP-TIK bagi pengelola perpustakaan dari Provinsi Bali dan NTB dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB H. S.Pd., M.M., di Hotel Aston Inn Mataram, Senin 22 Mei 2023.
Konsultan Program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk wilayah ,NTB, Bali dan Kalimantan Timur Erwin Rahadi, menjelaskan, Bimtek SPP-TIK merupakan upaya Capacity Building dengan memberikan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bagi para pengelola perpustakaan. Terutama dalam meningkatkan layanan perpustakaan, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan daya saing serta memberikan keunggulan kompetitif bagi masyarakat.
Selain itu, ujarnya, bisa melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material, serta melakukan publikasi kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama.
Bimtek SPP-TIK di tingkat provinsi. diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI bagi para pengelola perpustakaan yang menjadi penerima Program TPBIS di tahun anggaran berjalan. Bimtek ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di 30 provinsi yang terbagi menjadi 4 batch dengan durasi kegiatan 5 (lima) hari.
Peserta Bimtek SPP-TIK Tahun 2023, sebanyak 1.238 sumber daya manusia perpustakaan dari 450 perpustakaan desa, 136 perpustakaan kabupaten/kota dan 33 perpustakaan provinsi. Bimtek ini didesain untuk memperkuat kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan program TPBIS secara efektif.
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah implementasi paradigma perpustakaan yang terbaru, yaitu fokus kepada knowledge transfer. ‘’Perpustakaan yang dahulu tercermin sebagai gudang buku yang senyap dan sepi pengunjung, kini didorong untuk berkegiatan dengan melibatkan masyarakat, bahkan dengan pihak-pihak lain yang potensial mendorong terjadinya peningkatan literasi masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat,’’ terangnya.
Selain memberikan kebaruan, pelaksanaan TPBIS pun unik, yaitu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing, maka, perpustakaan desa sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya, melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.
Menurutnya, perpustakaan yang telah melaksanakan TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional RI hingga tahun 2022 yaitu sejumlah 33 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. ‘’Sampai dengan Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di lebih dari 1.205 desa di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun 2023 ini, 450 perpustakaan desa/kelurahan dari 136 kabupaten/kota di 33 provinsi telah ditetapkan menjadi penerima manfaat program TPBIS,’’ tambahnya.
Tujuan diselenggarakannya TPBIS ini secara umum terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan SDM melalui penguatan budaya literasi dan pemasyarakatan budaya kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. ‘’Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,’’ tegasnya.
Sementara Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB H. Amir, mengapresiasi Perpustakaan Nasional yang terus memberikan perhatian di daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk juga perhatianya melalui pembangunan fisik, gedung, bantuan perabot, peralatan IT, koleksi bahan pustaka, dan lain-lain di provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. ‘’Dan salah satu program unggulan Perpustakaan Nasional yang menjadi fokus perhatian dan sangat masif dilakukan di daerah adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial (TPBIS),’’ terangnya. (ham)
