Taliwang (Suara NTB) – Keluhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air memasuki bulan kemarau tahun ini langsung mendapat respons dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin.
Orang nomor satu di KSB ini memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mengatasi keluhan masyarakat tersebut. “Ini sudah ada laporan langsung dari masyarakat. Tolong kepada kepala dinas teknisnya tangani hal itu sesegera mungkin,” cetus bupati saat memimpin kegiatan Forum Yasinan, Kamis malam pekan lalu.
Menurut bupati, penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu layanan dasar yang harus dipastikan selalu berjalan oleh pemerintah. Karenanya setiap laporan yang masuk mengenai persoalan air bersih itu harus mendapat respons secepatnya. “Percuma kita dikenal daerah kaya kalau masalah air bersih saja masih menjadi persoalan. Tidak perlu ngomong, tidak perlu retorika langsung kerjakan. Ini yang menangani air bersih saya minta segera bekerja,” tandasnya.
Memasuki bulan kemarau tahun ini, keluhan mengenai kebutuhan air bersih ini memang sudah disuarakan masyarakat. Salah satunya warga di kecamatan Poto Tano yang memang selalu menjadi langganan paceklik air di musim kering. Kepala desa Tambak Sari, kecamatan Poto Tano, Suhardi mengatakan, dalam sebulan terakhir warganya mulai kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. “Soal air bersih warga kami bisa dibilang sudah mulai prihatin (kesulitan),” katanya dihubungi Suara NTB, Minggu, 21 Mei 2023.
Suhardi menjelaskan, suplai air bersih ke desanya selama ini tetap dipasok oleh pihak PDAM. Hanya saja proses pendistribusiannya tidak rutin berjalan setiap hari. Distribusi menggunakan jaringan PDAM dilakukan dengan sistem jatah per dusun. “Siklus distribusinya 3 hari baru memenuhi semua blok permukiman. Itu pun warga kami yang rumahnya agak tinggi posisinya tidak bisa mendapatkan suplai karena elevasinya tinggi,” urainya.
Mengenai kesulitan warganya soal air bersih itu pun diungkapkan Suhardi telah pihaknya laporkan ke pemerintah kabupaten. Karenanya ia berharap segera ada respon dari OPD teknis sebagaimana perintah bupati dalam kegiatan Forum Yasinan pekan lalu. “Semoga secepatnya ya karena kalau tidak solusi kami pasti membeli saja. Dan itu pasti akan menambah beban ekonomi warga kami,” imbuhnya.(bug)
