Praya (Suara NTB) – Sejak diluncurkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu, jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Tengah (Loteng) tak kunjung lengkap. Masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng yang belum juga memindahkan layanannya.
Kondisi tersebut membuat Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kesal dan memerintahkan OPD yang belum memindahkan layanannya ke MPP untuk segera memindahkan layanannya. Paling lambat hingga satu bulan ke depan.
“Sebulan ke depan semua (layanan publik) sudah harus pindah ke MPP Loteng,” tegas H.L. Pathul Bahri, saat memberikan sambutan pejabat lingkup Pemkab Loteng, Jumat, 12 Mei 2023.
Salah satu OPD yang jadi sorotan, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Loteng yang sampai saat ini belum juga memindahkan pelayanan ketenagakerjaannya ke MPP Loteng. Bupati mengaku tidak bisa menerima alasan belum dipindahkannya layanan tersebut ke MPP Loteng hanya karena persoalan teknis. Di mana ada peralatan yang cukup berat yang belum bisa dipindahkan ke MPP Loteng, sehingga menghambat pemindahan layanan ketenagakerjaan tersebut.
“Kalau alasannya hanya karena ada peralatan yang berat jadi penghambatnya, itu alat kenapa dulu bisa dibawa dari Surabaya ke Praya. Masa dipindahkan dari kantor Disnakertrans ke MPP yang jaraknya tidak begitu jauh, tidak bisa. Kan ini tidak bisa terima,” kritiknya.
Menurutnya, Pemkab Loteng punya peralatan yang bisa digunakan untuk membantu memindahkan peralatan yang berat sekalipun. Tinggal sekarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan OPD terkait yang punya sarana pendukung dan tidak ada alasan untuk tidak bisa pindah.
Termasuk OPD-OPD lingkup Pemkab Loteng lainnya yang belum memindahkan layanan segera dipindahkan ke MPP Loteng, sehingga ke depan semua layanan publik bisa terkonsentrasi di satu tempat di MPP Loteng. Dengan begitu masyarakat di daerah ini bisa mendapat pelayanan publik yang mudah dan cepat.
“Saat ini saya melihat MPP Loteng belum begitu optimal keberadaannya. Karena jumlah layanannya masih terbatas. Jadi harua diperbanyak dan lengkapi. Supaya masyarakat mudah mendapat pelayanan publik,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)
