Lemah, Pengawasan Satgas Umrah di NTB

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI dapil NTB Lalu Suhaimi Ismi menilai bahwa satgas umrah yang mengawasi travel-travel umrah dan haji terbilang masih lemah. Lantaran banyaknya kasus gagal berangkat dan penelantaran calon jemaah umrah. Kementerian Agama (Kemenag) memiliki satgas umrah, dengan 9 stakeholder terkait yang dilibatkan untuk pengawasan. Mulai dari Kemenag di daerah, Polda, Kemenkumham, Pol PP, Dinas Kesehatan, Bandara, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait.

Namun satgas tersebut dinilai belum maksimal dalam pengawasannya. “Saya kira kalau terjadi seperti itu, maka boleh saya katakan berarti ada kelengahan Satgas,” katanya, Rabu (10/5). Satgas umrah yang bentuk tersebut, seharusnya betul-betul mempunyai data yang akurat dari semua travel yang ada. Satgas juga harus mampu mengecek secara keseluruhan travel umrah. Bukan saja dari segi personelnya atau SDM travel, tetapi dari segi finansialnya juga harus tersedia.

“Sebab orang (travel) boleh lengkap. Tetapi financialnya tidak mendukung untuk bisa memberangkatkan calon jemaah. Ini tentu akan menjadi masalah,” ungkapnya. Menurutnya, jika sudah banyak kasus seperti ini terjadi, maka ketika calon-calon travel yang belum mengajukan permohonan untuk izin dan lain-lain sebagainya harus benar-benar diseleksi ketat dari aparatur Kementerian Agama. Izin dan legalitasnya harus jelas, agar masyrakat tidak tertipu.

“Seharusnya juga dari kabupaten/kota kemudian sebelum diajukkan ke provinsi, daftar pusat dulu. Sebab jangan sampai terjadi kasus kemarin dari NTB juga memalukan, ada travel membuat sesangsara jemaah di Cengkareng, bahkan harus kembali lagi. Tidak bisa berangkat, tentu kurang bagus citra NTB kita,” jelasnya.

Jadi yang merasa rugi atau tercermar bukan travel itu saja. Tapi NTB juga menjadi terdampak oleh karena itu kontrol dari masyarakat terhadap travel-travel yang memberangkatkan umrah atau haji ini juga harus dilakukan. “Artinya begini, janganlah keinginan yang sangat kuat dari calon untuk umrah atau haji itu, kemudian membuat mereka tidak selektif di dalam memilih travel mana yang betul betul bonafit dan dapat di percaya,” imbuhnya.

Sementara itu, beberapa kali upaya berdiskusi dengan Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Azis perihal maraknya calon jemaah yang tertipu travel umrah belum mendapat respon. (bul)

RELATED ARTICLES









Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Co-Location ‘SenyuM’ dari BRI, Pegadaian, & PNM, Mudahkan Pelaku Usaha Akses...

0
Jakarta (suarantb.com)– Kehadiran co-location Holding Ultra Mikro (UMi) atau yang disebut gerai SenyuM terus dikembangkan untuk memudahkan nasabah pelaku usaha dalam mengakses layanan jasa...

Latest Posts

Co-Location ‘SenyuM’ dari BRI, Pegadaian, & PNM, Mudahkan Pelaku Usaha Akses Layanan Permodalan

Jakarta (suarantb.com)– Kehadiran co-location Holding Ultra Mikro (UMi) atau...

Bawaslu KSB Tertibkan APS Berbau Kampanye

Taliwang (Suara NTB) - Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)...

Papuq Samsiah dan Cucunya Luput dari Bantuan Pemerintah

Giri Menang (Suara NTB) - Pemkab Lombok Barat (Lobar)...

Puluhan Developer di Lobar Diduga Belum Kantongi Izin LSD

Giri Menang (Suara NTB) - Pansus Raperda Pajak dan...

ARTKEL ACAK

Pelaku Usaha di NTB Minta Produk Luar Negeri di Tiktokshop Ditertibkan

0
Mataram (Suara NTB) - Pelaku usaha di Provinsi NTB mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur persaingan usaha online melalui tiktok shop. Diketahui, saat ini...

FK Unram Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran di Belanda

0
Mataram (Suara NTB) - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram), Dekan FK Unram, Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT–KL(K)., M.Kes., bersama Rektor Unram, Prof....

DPRD Dorong OPD Berinovasi, Rp2,6 Miliar Lebih Potensi PAD Lobar Hilang Tahun 2024

0
Giri Menang (Suara NTB) - Banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) hilang tahun 2024, menyusul kebijakan pemerintah pusat tidak membolehkan...

Kolom