Bima (Suara NTB) – Kurang lebih sebanyak 5.000 honorer ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dikumpulkan di gelanggang olahraga (GOR) Panda Kecamatan Palibelo, selama dua hari yakni Rabu, 3 Mei 2023 dan Kamis, 4 Mei 2023.
Ribuan pegawai non ASN itu dikumpulkan untuk membahas seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain itu, juga mengantisipasi praktek percaloan.
Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Agusalim M.Si mengaku pihaknya mengumpulkan lebih dari 5.000 pegawai non ASN yang tersebar di seluruh Kabupaten Bima untuk diberikan sosialisasi terkait usulan formasi PPPK tahun 2023 yang diusulkan ke Pusat.
“Kita sampaikan secara langsung, formasi PPPK 2023 sudah diusulkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Pada kesempatan itu juga, Agusalim mengaku pihaknya juga memberikan penekanan khusus kepada ribuan pegawai non ASN yang akan ikut seleksi atau tes PPPK, untuk tidak mempercayai oknum-oknum tak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan.
“Kita tonjolkan, agar tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan PPPK. Apalagi jika janji disertai dengan permintaan uang. Itu semua bohong, tak boleh dipercayai,” katanya.
Ia memastikan proses seleksi atau tes PPPK wewenang Pemerintah Pusat. Disamping tidak dikenakan biaya (gratis) dan terbuka untuk umum, hasil tes juga murni atau benar-benar bergantung kemampuan peserta sendiri dalam mengisi atau menjawab soal yang diberikan.
“Berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku, seleksi PPPK ini terbuka untuk siapapun. Tidak dipungut biaya dan hasilnya sesuai kemampuan sendiri,” pungkasnya. (uki)
