Digelar Jelang Pemilu, Pemda Lobar Imbau Jaga Stabilitas Kamtibnas Pilkades Serentak

0

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengimbau semua pihak untuk menyukseskan Pilkades serentak di Lombok Barat tahun 2023 agar aman, lancar dan damai.

“Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Lobar tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, di 18 desa. Kami mengimbau kepada semua Pihak serta Panitia Pemilihan Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan damai, aman dan lancar,” kata Sekdis PMD Lobar, Kesuma Supake.

Karena itu, pihaknya meminta segenap pihak, khususnya panitia pelaksana memperhatikan beberapa hal. Diantaranya, menjaga netralitas kepada semua Bakal Calon atau Cakades. Menjaga keamanan dan ketertiban.

Dewasa dalam menyikapi perbedaan dan tidak saling menjatuhkan dan mencemarkan nama baik para Calon Kepala Desa baik secara langsung maupun lewat media on line. Dan mengantisipasi terjadinya gejolak di masyarakat dengan berkoordinasi dengan pihak terkait (Kepala Desa, Camat, Kapolsek dan Danramil) Sementara terkait tahapan pelaksanaan Pilkades serentak, 18 desa telah menyelesaikan tahapan pendaftaran bakal calon. Sebagian desa bahkan telah menetapkan calon, dan sebagainnya lagi belum.

Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas PMD Lobar Saiful Abubakar mengatakan, rata-rata desa yang belum melakukan penetapan yang memiliki calon lebih dari lima orang. Sehingga panitia di tingkat desa membutuhkan waktu hingga ke penetapan.

“Tetapi akhir bulan ini sudah harus ditetapkan semua,” ujarnya.

Bakal calon yang lebih dari lima harus melewati beberapa tahap penjaringan. Pertama, penilaian dengan sistem skorsing. Ada tiga indikator dalam penilaian ini. Yaitu kriteria umur, pendidikan dan pengalaman kerja.

“Tiga indikator ini sudah ada skor masing-masing,” kata Saiful. Jika dari hasil penilaian itu ada bakal calon dengan nilai sama, maka di antara mereka akan dilanjutkan dengan tes tulis oleh panitia tingkat kabupaten. Saiful mengaku, hasil nilai tes tulis itu bisa diketahui langsung balon kades.

“Hasilnya diperlihatkan secara langsung,” katanya.

Saiful mengaku, ketidaksamaan tahapan tersebut tidak jadi persoalan. Sebab, bisa saja di tingkat panitia terjadi dinamika yang bisa menghambat kinerja panitia. “Hanya ada tiga tahapan yang tidak berubah dan harus sama, yaitu masa tenang, kampanye, dan pencoblosan,” jelasnya.

Contoh dinamika yang dimaksud, seperti berkaitan dengan jumlah calon. Saiful mengatakan, ada beberapa desa yang ditemukan adanya upaya memunculkan kandidat lain dengan tujuan menjegal kandidat lainnya.

“Merusak suara calon yang diunggulkan, itu ada yang terjadi Tetapi, hal tersebut sah-sah saja, selama tidak melanggar regulasi,” katanya lagi.

Dalam hal pencalonan kepala desa, ada beberapa ketentuan yang diatur. Seperti bagi perangkat desa yang akan maju dalam kontestasi di tingkat desa itu, maka harus cuti atau mundur dari jabatannya. “Ada dua opsi, kalau tidak mendapatkan cuti, maka wajib mundur,” imbuh Saiful.

Sedangkan bagi ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), tidak ada keharusan cuti. Akan tetapi ketika sudah ditetapkan sebagai calon, maka secara otomatis telah diberhentikan dalam keanggotaan BPD.

“Diberhentikan oleh amanat konstitusi,” ujarnya.

Pencoblosan dijadwal tanggal 24 Mei 2023 mendatang. Saiful meminta kepada semua pihak untuk menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades nanti. “Demi terwujudnya Pilkades yang aman, lancar dan sukses,” pungkasnya. (her)