Mataram (Suara NTB) – Hingga 28 Februari 2023, penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB terealisasi sebesar Rp146,24 miliar atau 13,38 persen dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB yang sebesar 13,38 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yang hanya 4,63 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto mengatakan, realisasi Dana Desa di NTB juga lebih tinggi dari Provinsi NTT sebesar 6,57 persen dan rata–rata nasional yang hanya 8,90 persen.
“Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, realisasi Dana Desa tumbuh sebesar 164,34 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu,” kata Sudarmanto kepada Suara NTB kemarin.
Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Dimana secara umum sampai dengan 28 Februari 2023 realisasi TKD di NTB sebesar Rp2.417,71 miliar atau 14,87 persen dari pagu TKD.
Adapun rincian jenis TKD yang telah salur adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 204,32 miliar (11,20 persen), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.711,50 miliar (19,51 persen), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp355,65 miliar (12,66 persen) dan Dana Desa Rp146,24 miliar (13,38 persen).
Menurutnya, kinerja penyaluran TKD NTB tahun 2023 sebesar 14,87 persen tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun lalu dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 15,85 persen. Namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 12,12 persen dan rata-rata nasional 12,53 persen.
“Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi TKD mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu. Ini disebabkan oleh kenaikan realisasi DBH 200,26 persen, DAK Nonfisik 37,40 persen dan Dana Desa 164,34 persen” ujarnya.
Adapun penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp204,32 miliar atau 11,20 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 11,20 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (5,26 persen) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 0,58 persen, Provinsi NTT 4,77 persen dan rata-rata nasional 10,89 persen.
“Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 200,26 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Provinsi NTB 211,16 persen, Kabupaten Sumbawa 936,85 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat 227,91 persen,” ujarnya.
Penyaluran DAU terealisasi sebesar Rp1.711,50 miliar atau 19,51% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 19,51 persen tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (25 persen) dan dari Provinsi Bali 20,31 persen, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 17,86 persen dan rata–rata nasional 17,29 persen.
“Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 15,55 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu. Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp355,65 miliar atau 12,66 persen dari pagu,” tambahnya.
Sementara itu kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 12,66 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (9,68 persen) dan juga lebih tinggi dari Provinsi Bali 3,96 persen, Provinsi NTT 7,98 persen dan rata–rata nasional 9,51 persen.
“Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi DAK Nonfisik tumbuh sebesar 37,40 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu,” kata Sudarmanto.
Diharapkan, Kinerja penyaluran TKD NTB tahun 2023 di bulan Maret 2023 lebih tinggi dari kinerja periode yang sama di tahun yang lalu, dan penyaluran sampai akhir tahun 2023 dapat optimal.(ris)
