Pemprov NTB akan Bentuk Desk Pemantauan Pemilu 2024

0

Mataram (Suara NTB) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB terus melakukan pemantauan terkait dengan perkembangan dinamika politik pemilu 2024. Pemantauan perkembangan eskalasi politik jelang pemilu itu dilakukan dengan mendirikan Desk Pemilu 2204.

“Desk Pemilu akan kita bentuk,” ucap Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid saat dikonfirmasi Selasa, 21 Maret 2023. Dijelaskannya bahwa Desk Pemilu dimaksudkan sebagai ruang terbuka untuk melakukan koordinasi maupun pantauan secara langsung dari dinamika yang terjadi di lapangan.

Disampaikannya bahwa pihaknya sudah rutin melakukan pemantauan. Namun sampai sejauh ini kondisi politik dalam daerah masih cukup terkendali dan kondusif. Pihaknya tidak melihat ada potensi gejolak yang terjadi menjelang tahun politik Pemilu tahun 2024 mendatang. “Pantauan kita jelang Pemilu, NTB masih kondusif,” ujarnya.

Meski demikian pihaknya tetap melakukan upaya antisipatif terhadap potensi-potensi munculnya gesekkan politik seiring dengan makin meningkatnya tahap Pemilu 2024. Sebab masing-masing tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda.

Oleh sebab itu Abdul Wahid mengatakan mengantisipasi potensi konflik Pemilu butuh kedewasaan semua pihak baik pemilih maupun para kontestan. Hal yang lebih penting juga bagaimana penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas dalam bekerja. Sehingga mendapatkan kepercayaan kuat dari masyarakat.

“Mengapa kontestan dan pemilih kita ke depan-kan kedewasaannya, agar kita semua menghindari dari hal hal prilaku baik pemilih kontestan melanggar aturan pemilu. Yang terpenting tidak mengarah kepada politik identitas,” terangnya.

Mantan Karo Pemerintahan dan Otda NTB itu mengatakan menghindari politik identitas tersebut salah satunya dengan mengedepankan aspek kedewasaan.  Sebagai langkah konkret mengantisipasi potensi konflik, pihaknya akan banyak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak hanya itu juga akan tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Bakesbangpoldagri NTB.

“Dua hal ini penting selain ke depan-kan aspek kedewasaan. Kita akan banyak melakukan pendidikan politik, selalu mengedepankan koordinasi dengan semua pihak, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lainnya,” kata Wahid.

Untuk itu Wahid menyampaikan guna menurunkan indeks kerawanan Pemilu pihaknya mengajak semua pihak untuk kembali kepada aturan main yang ada. Penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu diingatkan-nya untuk tetap meningkatkan profesionalitas dan integritas. Para kontestan diimbau mengurangi euforia-nya yang cenderung berlebihan. “Kemudian pemilih itu memilihnya dengan pertimbangan rasional,” pungkasnya. (ndi)