Tahun Terakhir RPJMD Zaitun, DPRD Soroti Kepala OPD ’’Kabur’’ Saat Musrenbang RKPD

0

Giri Menang (Suara NTB) – Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2024, digelar Pemda Lobar di Senggigi, Senin, 20 Maret 2023. Dalam kegiatan itu, Bupati diwakili Sekda Lobar H. Ilham. Sayangnya, setelah selesai acara pembukaan banyak di antara Kepala OPD yang “kabur” meninggalkan kegiatan yang sangat penting bagi penyusunan perencanaan program tahun 2024.  Bahkan beberapa camat juga terlihat meninggalkan lokasi kegiatan tersebut.

Padahal Musrembang kali ini merupakan tahun terakhir RPJMD masa jabatan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun yang berakhir April 2024 mendatang. Di samping itu, masih banyak indikator RPJMD yang belum bisa dicapai yang semestinya atensi dari kepala OPD untuk dibahas pada Musrenbang kali ini.

 Usai pembukaan oleh sekda, kegiatan itu dijeda sejenak. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa narasumber dari Bappeda NTB, Kepala Bappeda Lobar, Wakil Ketua DPRD dan unsur terkait.

Namun sangat disayangkan, ketika jeda kegiatan ini banyak di antara Kepala OPD yang “kabur” meninggalkan pertemuan. Terlebih ketika Sekda meninggalkan tempat pertemuan, karena harus menghadirkan kegiatan yang lebih penting lainnya.

Kondisi ini pun sangat disayangkan oleh Wakil Ketua DPRD, Hj. Nurul Adha. Ketika menyampaikan paparan materi di hadapan para peserta Musrenbang, tentang penanganan beberapa program, saat menanyakan kepala OPD yang menangani program itu justru tidak ada di tempat Musrenbang. Di antaranya soal kesehatan, pendidikan, penanganan sampah dengan dibuatnya Perda Pengelolaan Sampah Plastik. “Ada kadis terkait hadir? Seharusnya, acara penting seperti Musrenbang diikuti, ini (OPD yang tak hadir) perlu disampaikan agar jadi atensi Pak Sekda,” jelas dia.

Pada RPJMD ke depan beberapa hal yang perlu jadi atensi Pemda, IPM kaitan dengan rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi masih di bawah nasional, masih rendahnya kualitas SDM, penanganan sampah, lingkungan, kesehatan, masalah BPJS, kemiskinan, tingginya angka penangguran dan kinerja Pemda Lobar. (her)